Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temu Kader Partai Demokrat di Bali Tak Bahas Gede Pasek

Kompas.com - 20/01/2014, 06:17 WIB


NUSA DUA, KOMPAS.com
 — Acara temu kader Partai Demokrat seluruh Bali-Nusa Tenggara yang digelar pada Minggu (19/1/2014) malam di Nusa Dua, Bali, tidak membahas pemecatan Gede Pasek Suardika sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.

"Acara kali ini adalah temu kader sekaligus pembekalan kader partai agar mampu memenangkan Pemilu 2014," kata Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan di Nusa Dua, Bali.

Syarief Hasan yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu mengtakan, pertemuannya di Bali itu juga tidak ada kaitannya dengan pemecatan kader partai asal Pulau Dewata itu. Hanya kebetulan lokasinya di Bali yang adalah daerah asal Gede Pasek.

Pertemuan yang digelar diikuti oleh 4.500 kader Partai Demokrat sewilayah Bali dan Nusa Tenggara. Acara dibuka langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dan putranya Edhie Bhaskoro Yudhoyono yang menjabat sekretaris jenderal partai tersebut.

Sejumlah petinggi Partai Demokrat yang duduk dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, seperti Jero Wacik (Menteri ESDM), Sjarif Hasan (Menkop UKM), dan Amir Syamsudin (Menkumham) turut hadir dalam pertemuan itu.

Sebelumnya surat pemecatan terhadap Pasek diterima Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti pada 13 Januari 2014. Selanjutnya, surat ini akan diteruskan kepada pimpinan DPR RI dan nantinya pimpinan DPR akan kembali berkirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasek sendiri belum tahu alasan pemecatannya. Ia berdalih tidak melanggar aturan partai sehingga saat mengetahui partai akan melakukan pergantian antarwaktu kepada dirinya, Pasek mencoba melawan. Ia menulis kekecewaannya dalam serial tweet di Twitter yang antara lain membandingkannya dengan Syarief Hasan.

Selama ini, Pasek memang dekat dengan Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Bahkan ia menjadi sekretaris jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), ormas yang didirikan Anas. Sejak kasus dugaan korupsi menimpa Anas, hubungan partai dengan orang-orang dekat Anas merenggang. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com