Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/01/2014, 16:52 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegur empat gubernur karena belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Empat gubernur itu, yaitu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Gubernur Irwan Prayitno.

"Kami tegur kepala daerah dan DPRD karena APBD-nya belum selesai," ujar Gamawan di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2014).

Gamawan mengatakan, teguran disampaikan melalui surat. Sebelum memberi peringatan tersebut, Gamawan mengaku telah memberi peringatan dan panduan penyusunan anggaran. Jika hingga waktu yang ditetapkan daerah tersebut belum juga menyerahkan APBD, katanya, akan diberi sanksi.

"Kalau tidak juga menyerahkan bisa berdampak pada penundaan DAU (Dana Alokasi Umum)," kata Gamawan.

Gamawan menambahkan, keterlambatan penetapan APBD dapat menghambat pembangunan daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, dia mendesak supaya kepala daerah segera menyerahkannya ke Pusat.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Restuardy Daud mengatakan, surat teguran dilayangkan sejak akhir tahun lalu.

"Mendagri sudah menyampaikan Surat Teguran tertulis tertanggal 31 Desember 2013 dengan Nomor 903/8974/SJ yang memperingatkan gubernur-gubernur untuk segera menyelesaikan APBD," kata Restuardy.

Dia mengatakan, daerah seharusnya menyerahkan APBD pada 3 November setiap tahun. Pihaknya telah memberi kelonggaran waktu hingga 31 Januari tahun berikutnya.

Birokrat yang akrab Ardy itu menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, peringatan tertulis diberikan ke daerah akan diberikan jika dalam waktu 15 hari sejak 31 Januari daerah belum menyerahkan APBD.

"Jika daerah tidak menyampaikannya dalam jangka waktu 30 hari setelah diterbitkannya Peringatan Tertulis. Maka penyaluran dana perimbangannya dapat ditunda atau ditangguhkan oleh Menteri Keuangan," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com