Presiden Minta Respons Cepat Atasi Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/1/2014). Sidang Kabinet kali ini membahas tiga hal, yakni pengelolaan ekonomi, kesiapan menghadapi Pemilihan Umum 2014, serta penanganan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Ada tiga agenda yang akan kita bahas, pertama adalah pengelolaan ekonomi kita, kedua kesiapan menghadapi dan sekaligus menyukseskan pemilu sesuai amanah undang-undang, ketiga berkaitan dengan penanganan bencana yang tengah kita lakukan,” kata Presiden saat membuka sidang.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden Boediono, para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Ekonomi Chatib Basri, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Marie Elka Pangestu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Kooperasi dan UKM Syarif Hasan, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Hadir pula Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif serta Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Andi Eka Sakya.

Dalam sambutannya, Presiden menekankan agar jajaran kementerian bidang perekonomian berupaya keras menjaga stabilitas harga pangan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

“Kita akan dengar nanti dari Menko Perekonomian tentang perkembangan perekonomian terkini,” kata Presiden.

Mengenai persiapan pemilu, Presiden meminta Mendagri mempresentasikan tanggung jawab dan tugas pemerintah dalam menyukseskan Pemilu 2014 nanti.

“Kita tahu ada KPU sebagai sebuah lembaga yang mandiri, independen, dan mereka bertanggung jawab melakukan pemilu, tapi undang-undang mengamanatkan ada tugas dan kewajiban oleh pihak lain, termasuk pemerintah,” kata SBY.

Selanjutnya, untuk masalah penanganan bencana, Kepala Negara meminta BNPB melaporkan perkembangan terakhir mengenai banjir di sejumlah wilayah di Indonesia dan bencana erupsi Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatra Utara.

Selain itu, Presiden meminta perwakilan BMKG untuk memaparkan perkiraan iklim dan cuaca selama satu hingga empat bulan ke depan. “Dengan demikian kita, pemerintah, bisa lebih siap dan lakukan antisipasi. Ketika bencana datang respons cepat dan tepat,” katanya.