Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Penahanan dan Gantung di Monas, Anas Bungkam

Kompas.com - 10/01/2014, 14:46 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bungkam saat ditanya kesiapannya jika ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang, Jumat (10/1/2014). Anas memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sekitar pukul 13.30 WIB. Kepada wartawan, Anas hanya melempar lelucon.

"Kalau ada yang bilang Anas enggak mau dipanggil KPK, nama saya itu Anas, bukan KPK. Istri saya manggil Abah, ada yang manggil Cak," kata Anas singkat. 

Pendiri organisasi masyarakat bernama Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) ini kemudian berjalan memasuki Gedung KPK tanpa berkomentar lagi. Dia juga bungkam saat ditanya mengenai janjinya untuk digantung di Monas jika terbukti korupsi proyek Hambalang. Demikian juga saat dikonfirmasi mengenai uang Rp 2,2 miliar yang diduga diterima Anas dari PT Adhi Karya terkait proyek Hambalang. 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian apakah Anas akan ditahan seusai pemeriksaan hari ini. 

Seperti diketahui, KPK kerap menahan seseorang seusai pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka, apalagi jika pemeriksaan itu dilakukan pada hari Jumat. Karena itu, penahanan pada hari Jumat memunculkan istilah "Jumat Keramat" di KPK.

Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan penahanan Anas, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa konsentrasi KPK saat ini adalah pemeriksaan tersangka. Dia tidak menjawab gamblang apakah KPK akan menahan Anas hari ini atau tidak. 

Wakil Ketua KPK lainnya, Zulkarnain, mengatakan bahwa negara tentu saja menyiapkan sel untuk para tahanan. “Yang kurang adalah kesadaran bagi orang yang melalukan kejahatan bahwa dia telah berbuat jahat dan merugikan orang banyak," ujar Zulkarnain, saat dikonfirmasi apakah KPK sudah menyiapkan sel untuk Anas atau belum. 

Sementara itu, informasi dari internal KPK menyebutkan bahwa Anas akan ditahan di Rumah Tahanan Gedung KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Nasional
LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

Nasional
DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

Nasional
WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

Nasional
Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Nasional
Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

Dukung World Water Forum di Bali, Holding RS BUMN IHC Siapkan Tim Medis hingga Mini ICU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com