SURABAYA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo, menilai pergelaran Konvensi Rakyat Calon Presiden 2014 yang digagas KH Solahudin Wahid (Gus Solah) takkan memengaruhi partai politik menghadapi Pemilihan Presiden periode 2014-2019.
"Apalagi terhadap partai-partai politik besar yang sudah memiliki kandidat sendiri menghadapi Pemilihan Presiden mendatang," ujarnya di Surabaya seperti dikutip Antara, Selasa (7/1/2014).
Selain itu, menurut dia, dari nama-nama calon presiden yang muncul dalam konvensi tersebut, belum pernah muncul dalam lembaga-lembaga survei nasional. Jadi, siapa pun pemenangnya dianggap relatif tidak signifikan.
"Apalagi nantinya pasangan calon presiden dan wakilnya harus diusung oleh partai politik. Ini yang membuat berat dan arahnya belum terlalu signifikan," kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tersebut.
Meski masih memiliki peluang, lanjut Suko Widodo, tetapi masih sangat kecil karena tidak memiliki basis massa dan pendukung yang kuat. Hal inilah yang membuat partai politik berpikir dua kali untuk menampung atau bahkan merekrutnya menjadi kandidat.
"Saya lebih melihat partai politik akan mengabaikan dan acuh karena sudah memiliki kader sendiri. Selain itu, tentu saja partai akan lebih memilih tokoh yang namanya sudah malang melintang di percaturan politik nasional," katanya.
Meski demikian, ia melihat sejumlah sisi positif dari Konvensi Rakyat 2014, di antaranya bisa melihat pikiran dari berbagai hal dan memperoleh gagasan dari banyak pihak.
"Yang menarik, demokrasi memberikan ruang bagi siapa pun berekspresi dan layak mendengar pemikiran-pemikiran dari para calon di konvensi," kata dia.
Konvensi Rakyat 2014 diikuti tujuh bakal calon presiden, yaitu Prof Sofjan Siregar (Rektor Islamic University of Europe, Rotterdam, Belanda), DR Anni Iwasaki (WNI dan aktivis perempuan yang tinggal di Jepang), dan Ricky Sutanto (pengusaha dan aktivis pemberdayaan masyarakat).
Selanjutnya, Isran Noor (Bupati Kutai Timur), Tony Ardi (mantan aktivis), Rizal Ramli (ahli ekonomi serta Menko Perekonomian dan Menkeu era Presiden Gus Dur), dan Yusril Ihza Mahendra (Menhuk dan HAM era Presiden Megawati Soekarnoputri dan sempat menjabat Mensesneg era Presiden SBY, sekaligus politisi Partai Bulan Bintang).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.