Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti UI: PKS Belum Siap Jadi Partai Terbuka

Kompas.com - 07/01/2014, 17:32 WIB
Sabrina Asril

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com — Peneliti Center for Election of Political Party (CEPP) Universitas Indonesia, Imerinda Alamasari, menilai, Partai Keadilan Sejahtera sesungguhnya belum siap menjadi partai terbuka. Sifat kader PKS yang eksklusif dianggap tidak bisa menerima konsep partai terbuka yang ditawarkan para elite PKS.

"Mereka itu sebenarnya belum siap. Dia (Anis Matta) bilang partainya universal, tapi nyatanya melakukan dakwah yang terbatas, pengajian yang khusus seperti halaqoh, liqo. Apa iya mereka masuk ke pengajian ibu-ibu? Kan tidak. Jadi konsep terbuka hanya di tataran elite saja," ujar Imerinda seusai diskusi bersama dengan Presiden PKS Anis Matta di Kampus UI, Depok, Selasa (7/1/2014).

Imerinda mengatakan, PKS selama ini kuat karena kader internalnya merasa nyaman mempertahankan prinsip Islam yang eksklusif di partai itu. Dengan eksklusivitas itu, mesin partai PKS berhasil digerakkan secara militan oleh para kadernya.

Imerinda mengutip sebuah penelitian yang menunjukkan tingkat resistansi kader PKS terhadap konsep partai terbuka. "Coba saja dicek, berapa banyak kader PKS yang tersisa? Karena begitu non-Islam masuk, mereka merasa tidak lagi sejalan dengan PKS," lanjutnya.

Ia menambahkan, kepala daerah asal PKS justru menunjukkan eksklusivitasnya seperti yang dilakukan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Ia memberi contoh, Nur Mahmudi memperkenankan perumahan khusus Muslim menjamur di kawasan Depok seperti Mawar Residence, perumahan Tugu, dan perumahan Orchid. Imerinda pun pernah mengalami pengalaman pahit tidak diterima di perumahan khusus Muslim itu.

Di sisi lain, katanya, izin pembangunan gereja di kawasan Cinere dipersulit karena tidak adanya izin dari kelurahan dan wali kota. "Jadi PKS jangan mentang-mentang. PKS kalau di politik di mana letaknya? Dia (Anis Matta) bilang hanya 1/3 dari 1/3 kan, kecil banget. Masyarakat kita masih lebih besar penganut Islam tradisional seperti PKB dan PPP," ucap Imerinda.

Oleh karena itu, dia menilai PKS seharusnya menggunakan parameter internal untuk membesarkan partai. "Kalau PKS dibuka sedikit saja, akan banyak yang keluar. Seharusnya soliditas internal itu yang dijaga," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com