JAKARTA, KOMPAS.com - Kandidat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Ali Masykur Musa mengaku akan fokus pada dua hal jika nanti terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Dua hal itu adalah persoalan ketahanan pangan dan penyelesaian masalah intoleransi yang terjadi di Indonesia.
Mengenai ketahanan pangan, Ali berpendapat, kondisi saat ini semakin memprihatinkan karena para petani dan nelayan terus disudutkan dalam kondisi yang sulit. Gagasan yang ia berikan adalah peningkatan subsidi untuk petani dan nelayan, sehingga produksi pangan meningkat dan ketahanan pangan akan dicapai.
"Kehidupan petani dan nelayan belum mendapat nilai tukar yang pas, sesuai dengan kebutuhan pangan, sosial, kesehatan dan pendidikan," kata Ali saat bertemu dengan media di Sekretariat Konvensi Demokrat, di Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2014).
Dalam catatan Ali, jumlah petani dan nelayan di Indonesia mencapai sekitar 35 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Karenanya, perlu kebijakan yang lebih tegas untuk menjamin subsidi para petani dan nelayan dengan sasaran mencapai ketahanan pangan secara nasional.
Pada APBN 2013, kata Ali, subsidi pangan hanya Rp 21 triliun. Ia merasa jumlah subsidi tersebut sangat kecil. Ia berjanji akan meningkatkan anggaran subdisi sampai sekitar Rp 60 triliun jika terpilih sebagai Presiden.
Peningkatan anggaran subdisi pangan itu berasal dari alih alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sangat besar. Ali berpendapat, subsidi BBM perlu dikurangi dan dialokasikan ke pos lain karena 62 persennya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas yang berada di kota-kota besar.
"Kalau tidak ada perpindahan subsidi BBM ke subsidi pangan, maka akan terjadi kesenjangan yang sangat menganga," ujarnya.
Subsidi pangan, lanjut Ali, akan difokuskan untuk subsidi pupuk dan benih bagi petani atau nelayan, menjamin harga jual di hilir, memperluas lahan, dan lainnya.
"Misalnya untuk bahan bakar, dari 48 juta kilo liter BBM yang disubsidi, 2 juta kiloliter diberikan untuk petani dan nelayan. Dengan subsidi itu juga kita alih fungsikan dan bukan lahan baru untuk petani atau nelayan," katanya.
Sedangkan mengenai penuntasan masalah intoleransi, Ali mengaku ingin mewujudkannya untuk menjawab permintaan masyarakat yang ia temui di beberapa daerah. Baginya, sejumlah penyebab utama kasus intoleransi adalah rendahnya kesejahteraan dan dijadikannya agama sebagai komoditas politk.
"Intoleransi harus diselesaikan. Bangsa yang besar harus dapat meramu perbedaan. Tidak ada Indonesia tanpa pluralisme. Ekonomi sudah susah, masak beribadah juga mau susah," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.