Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ali Masykur: Warga NU Harus Bisa Jadi Presiden atau Wakil Presiden

Kompas.com - 09/11/2013, 19:31 WIB
Kontributor Kediri, M Agus Fauzul Hakim

Penulis

KEDIRI, KOMPAS.com- Peserta Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat Ali Masykur Musa menyadari tantangannya yang cukup besar untuk menyakinkan warga Nahdlatul Ulama agar mendukung dirinya maju sebagai bakal capres 2014. Ali mengaku akan terus berupaya menarik dukungan dari kalangan NU.

"Karena tidak mungkin kalau saya dibesarkan di NU, sedangkan di internal (NU) sendiri masih ada yang mempertanyakan (ketikutsertaan di konvensi)," kata Ali seusai menghadiri Diskusi Terbuka dengan tema 'Dunia Malam di Kediri' di kantor PWI Perwakilan Kediri, Jawa Timur, Sabtu (9/11/2013).

Oleh sebab itu, anggota Badan Pemeriksa Keuangan itu mengaku terus melakukan pendekatan ke internal NU agar bisa memahami langkah politiknya. Ia juga mengklaim telah bersinergi dengan simpul-simpul yang ada di dalam organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu.

"Insya Allah sudah 70 persen kaukus-kaukus yang ada di NU saya kunjungi. Dan saya terus menjalani prosesnya (konvensi)," katanya.

Kepada warga NU, Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) itu menekankan pentingnya mengakomodasi NU dalam pemerintahan. "Dengan bahasa lain, meski berasal dari partai yang berbeda, orang NU harus ada yang duduk di pemerintahan, baik sebagai Presiden maupun Wakil Presiden," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Ali tengah bertarung dengan 10 peserta Konvensi lain. Sejak awal, Ali memang berusaha menarik gerbong NU untuk mendukungnya. Dukungan publik penting bagi seluruh kandidat untuk meningkatkan elektabilitas. Pasalnya, kandidat yang paling tinggi elektabilitasnya akan ditetapkan sebagai bakal capres Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com