Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Pertanyakan Keseriusan MA Dukung Pemberantasan Narkoba

Kompas.com - 07/01/2014, 06:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mempertanyakan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memvonis bebas terdakwa kasus penggunaan dan pengedaran narkoba, Rudy Santoso. (Baca: MA Bebaskan Terdakwa Narkoba Korban Jebakan Polisi). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, Rudy bukanlah korban rekayasa dan jebakan polisi.

“Narkoba di negara kita musuh bangsa nomor satu. Sekarang mau bantu memerangi musuh atau gimana?” kata Boy, saat ditemui di Mabes Polri, Senin (6/1/2013).

Boy mengungkapkan, saat penggerebekan, polisi menemukan 0,2 gram narkoba jenis sabu dari dalam kloset kamar mandi kosnya. Keyakinan bahwa Rudy terbukti memiliki dan mengkonsumsi narkoba, menurutnya, diperkuat dengan putusan pengadilan di tingkat pertama dan di tingkat banding.

Di tingkat pertama dan banding, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Rudy dinyatakan terbukti bersalah dan divonis empat tahun penjara serta denda Rp 800 juta karena dinilai terbukti menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis sabu.

“Cuma sekarang yang perlu dipertanyakan adalah kenapa dia (Rudy) divonis bebas?” ujar Boy.

Meski mempertanyakan putusan MA, Boy menyatakan, Polri menghormati proses yang berlangsung di MA. Menurutnya, penanganan kasus Rudy telah memenuhi unsur criminal justice system.

“Saya pikir sudah clear itu. Saya kira kita hormati saja pendapat hakim. Karena itu bagian dari proses hukum. Kita hormati saja,” ujarnya.

Sebelumnya, majelis hakim MA menyatakan Rudy Santoso tak terbukti sebagai pengguna narkoba. Ia dinyatakan bebas setelah pada tingkat sebelumnya dinyatakan bersalah. Majelis menyatakan, dalam penyidikan kasus Rudy, polisi tidak mampu menghadirkan saksi lain yang menerangkan Rudy memang pengguna dan pengedar narkoba.

Selain itu, Majelis menilai, dakwaan jaksa bahwa Rudy merupakan pengguna dan pengedar narkoba tidak didukung bukti yang kuat karena tidak melakukan pemeriksaan urin terhadap yang bersangkutan. Padahal, hakim berpendapat, prosedur itu seharusnya dilakukan dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Baca juga:
Mabes Polri Diminta Evaluasi Prosedur Penyidikan Kasus Rudy Santoso
MA Bebaskan Terdakwa Narkoba Korban Jebakan Polisi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com