Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Terlambat, Wacana Interpelasi Atut

Kompas.com - 03/01/2014, 14:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai, wacana interpelasi yang dilontarkan DPRD Banten terhadap Gubernur Banten Atut Chosiyah sudah terlambat. Ia yakin, proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan lebih cepat dibandingkan proses politik di DPRD.

"Ini sudah ada proses hukum, baru azan. Terlambat. KPK sudah bergerak secepat ini, mereka baru bisa mewacanakan," kata Wakil Ketua DPR ini, di Kompleks Parlemen, Jumat (3/1/2014).

KOMPAS.com/SABRINA ASRIL Priyo Budi Santoso
Priyo mengatakan, kecepatan KPK dalam mengusut sebuah perkara, termasuk perkara yang menimpa Atut, tidak bisa ditandingi. Partai Golkar, katanya, juga tidak menerima instruksi apa pun terkait polemik jabatan Atut yang masih aktif sebagai gubernur meski sudah dibui.

"Garis kami adalah membiarkan berjalan sesuai dengan proses hukum dan hormati itu. Dipastikan Golkar sepenuhnya menghormati proses hukum di KPK," ujarnya.

Priyo menduga, langkah politis melalui pengusulan hak interpelasi terhadap Atut hanya dilakukan oleh orang-orang yang tengah mencari panggung. "Mereka berikhtiar mencuri credit point, sah saja. Ini bisa saja dilakukan, asalkan tidak ada proses hukum dan mau bergerak di bidang politik," ujarnya.

Pasca-Atut ditetapkan sebagai tersangka kasus suap sengketa Pilkada Lebak dan Alkes Banten, muncul wacana agar Atut segera dinonaktifkan. KPK pun sudah melayangkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri agar Atut dinonaktifkan.

Wakil Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengakui adanya suara-suara yang menginginkan digunakannya hak interpelasi yang dimiliki DPRD Banten terkait masalah hukum yang menjerat Gubernur Atut Chosiyah.

"Itu kan hak masing-masing dan sudah diatur dalam tata tertib," ujar Asep seperti dilansir Tribunnews.com, Kamis (2/1/2014).

Meski sudah ada wacana untuk melayangkan hak interpelasi terhadap Atut, DPRD Banten lebih memilih untuk menunggu proses hukum yang tengah berjalan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Nasional
Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Nasional
Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Nasional
Serba-serbi Isu Anies pada Pilkada DKI: Antara Jadi 'King Maker' atau Maju Lagi

Serba-serbi Isu Anies pada Pilkada DKI: Antara Jadi "King Maker" atau Maju Lagi

Nasional
Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Nasional
Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Nasional
Pemerintah Saudi Tambah Layanan 'Fast Track' Jemaah Haji Indonesia

Pemerintah Saudi Tambah Layanan "Fast Track" Jemaah Haji Indonesia

Nasional
Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

Nasional
Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Nasional
Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Nasional
Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Nasional
Prabowo Klaim Serasa Kubu 'Petahana' Saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Prabowo Klaim Serasa Kubu "Petahana" Saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Nasional
Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangi Pilpres

Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangi Pilpres

Nasional
Bantah Menangi Pilpres akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menangi Pilpres akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com