Berkas Tuntutan Terdakwa Simulator Setebal 764 Halaman

JAKARTA, KOMPAS.com – Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM roda dua dan empat di Korlantas Polri, Budi Susanto, akan menghadapi sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (2/1/2014). Berkas tuntutan Budi yang disusun Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setebal 764 halaman.

"Berkas tuntutannya setebal 764 halaman," kata Jaksa Medi Iskandar.

Medi mengatakan, tidak semua laman berkas tuntutan dibacakan. Jaksa hanya akan membacakan poin pentingnya, terutama analisis yuridis kasus tersebut.

Budi adalah Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA), perusahaan yang memenangkan proyek pengadaan alat driving simulator SIM di Korlantas Polri. Dia didakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 88,4 miliar.

Budi juga dianggap telah memperkaya orang lain yaitu mantan kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Djoko Susilo sebesar Rp 36,9 miliar, Wakakorlantas Brigjen (Pol) Didik Purnomo sebesar Rp 50 juta, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang sebesar Rp 3,9 miliar. Kemudian ia juga dinilai telah memperkaya Primkoppol Polri senilai Rp 15 miliar.

Selain itu, Budi disebut pernah memberikan kartu kreditnya pada Djoko. Djoko kemudian menggunakannya pada Mei 2012 dengan total transaksi mencapai Rp 1,5 miliar. Budi juga memberikan selembar cek senilai Rp 1,5 miliar yang dicairkan oleh Sugeng Muharir pada 12 Mei 2011. Kemudian ia juga diketahui pernah membayar pembelian 1 unit mobil Mercy Jeep G55 seharga Rp 1,87 miliar. Budi membayarnya dengan menggunakan bilyet Giro pada Mudjihardjo yang merupakan orang dekat Djoko.

Dalam kasus ini, dia didakwa Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana. Perbuatannya disebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 144,984 miliar atau Rp 121,830 miliar dalam perhitungan kerugian negara oleh ahli dari BPK RI.