Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penampungan TKW Ilegal di Bekasi Digerebek

Kompas.com - 26/12/2013, 02:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menggerebek tempat penampungan tenaga kerja wanita (TKW), di Perumahan Jaka Permai Indah, Jalan Cendana 14 Nomor 21, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Selasa (24/12/2013) dini hari kemarin.

Kepala Unit (Kanit) IV pada Unit Traficking, Direktorat Pidana Umum Subdit III, Kompol Arie Dharmanto menyatakan pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut. Menurutnya, penyidik telah mengamankan dua orang tersangka yakni Y dan V di NTT. Keduanya hingga kini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

"Kedua tersangka diperiksa berkaitan dengan dugaan human trafficking," tuturnya.

Ratusan para calon TKW tersebut didatangkan dari sejumlah desa di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), berbagai daerah di Pulau Jawa, serta Pulau Sumatera.

Tempat penampungan TKW milik PT Mahkota Ulfa Sejahtera (PT MUS) ini dinilai menyalahi prosedur perekrutan calon tenaga kerja, yaitu dengan merekrut anak-anak di bawah umur.

Dari lokasi penampungan itu polisi mengamankan 161 calon TKW, 22 di antaranya masih anak-anak di bawah umur.

Sebanyak 139 calon TKW masih berada di dalam penampungan, sedangkan 22 anak di bawah umur sudah dibawa ke Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Mabes Polri.

Para calon TKW itu mengaku telah ditampung antara 1 hari hingga 4 bulan lalu. Belum satupun diantara mereka disalurkan ke negara tujuan sesuai janji PT MUS, penyalur tenaga kerja yang akan mempekerjakan mereka ke luar negeri.

Heni (30) salah satu TKW yang berasal dari Lampung mengaku sudah tiga bulan berada di penampungan. Rencananya dia hendak disalurkan ke Singapura sebagai pembantu rumah tangga.

"Katanya gajinya Rp 4,2 juta, tapi sampai sekarang belum juga diberangkatkan," kata Heni.

Nana (35), rekan Heni, bahkan mengaku telah menerima uang muka Rp 4 juta dari sponsor yang mengajaknya ikut bekerja.

"Sponsor saya, Pak Roy. Awalnya dapat Rp 4 juta, tapi dipotong Rp 1 juta, dan Rp 2 juta dikirim ke orangtua saya di kampung," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com