Garin Nugroho, Jokowi, dan Budaya Massa

"Hari ini, Indonesia mengalami penat politik," ujar sineas Garin Nugroho saat dijumpai di Bentara Budaya Jakarta, Selasa (24/12/2013). Setiap warga negara, kata dia, harus mengikuti lima pemilihan dalam satu periode, mulai dari pemilihan bupati atau wali kota, legislatif, gubernur, sampai presiden.

Faktanya, kata Garin, dari banyaknya kontestasi politik itu, hanya sekitar 20 persen hasilnya yang layak dihormati. "Selebihnya hanya hasil dari politik uang, politik kartel, dan politik massa," ujar dia.

Garin mengatakan, politik yang hanya mengedepankan akumulasi perolehan suara telah menghilangkan konsep tentang warga negara. "Yang ada tinggallah warga konsumen." Pemilihan langsung pada saat ini semata menampilkan politik massa yang vulgar.

Ketika politik sudah menjadi sekelas "massa", kata Garin, pemerintahan sejatinya tak ada. "Semua hanya sebatas transaksi jual beli," ujar dia.

Jokowi, tahun penentuan, dan kualitas individu

Kehadiran figur seperti Joko Widodo atau Jokowi, menurut Garin, merupakan potret harapan yang membuncah dari rakyat. "Kita ini mengalami diaspora Jokowi. Sebetulnya ada ledakan kekecewaan terhadap 15 tahun reformasi ini," kata dia.

Bila boleh berharap, Garin ingin diaspora Jokowi ini menjadi ibarat bola salju yang semakin membesar saat bergulir. "Tahun politik kali ini akan menentukan apakah akan menciptakan warga negara atau warga konsumen. Bila gagal, semua akan hanya sebatas bayar atau tidak, semua jadi survival."

Terlepas dari sosok Jokowi, Garin mengatakan sekarang adalah saatnya semua anak bangsa harus melepaskan atribusi jabatan dan bergerak bersama-sama. "Mau gubernur, presiden, atau siapa pun, harus ada orang yang muncul menjadi jawaban pada persoalan masyarakat," kata dia.

Kuncinya, tegas Garin, politik citra dan politik kekuasaan harus diganti dengan politik layanan. Pada posisi ini, budaya pun tak bisa dipisahkan dari proses berpolitik dan berbangsa.

"Dalam politik massa, tak ada karakter, keilmuan, maupun teknologi, yang semuanya itu bersifat individu," kecam Garin. Dalam ranah budaya, sebut Garin, film yang sekadar menjaring massa tanpa kualitas adalah contoh yang gampang dilihat.

"Sama, politik dan tontonan kita hari ini masih lebih banyak yang mengedepankan massa, melibatkan suara (pendukung), daripada nilai dan kualitas," papar Garin. Padahal, kata dia, ketika segala sesuatu dari politik hingga budaya hanya mengedepankan massa, produknya pun sekadar massal tanpa kandungan nilai.

Peradaban sehat

Pada masyarakat dengan tontonan beragam dan sehat, ujar Garin memberikan gambaran, peradaban sehat pun terjadi. Tontonan adalah contoh gampang budaya, dan budaya tecermin dalam banyak dimensi, termasuk politik.

"Ketika tontonan serba massa, vulgar, dan banal, maka yang tercipta adalah masyarakat yang vulgar dan banal. Itu yang terjadi sekarang," ujar Garin. Dari sudut pandang ini, tegas dia, pemerintah gagal.

Semua yang serba massa, sesal Garin, kini mendominasi. Ada beragam karnaval, misalnya, yang mendadak dielukan. Beragam hal didorong menjadi heritage internasional. Padahal, ujar dia, tanpa kehadiran individu berkualitas, semua produk massal itu pun akan kehilangan bobot substansi.

"Ekspor batik digalakkan, misalnya. Tapi, tanpa kehadiran maestro batik, apa ada batik berkualitas?" ungkap Garin memberikan gambaran. Dari ranah kehidupan bernegara, pembenahan Indonesia sejatinya hanya butuh kemunculan beberapa individu yang mampu mewakili semua unsur di republik ini. "Digerakkan oleh sedikit individu. Bukan massa."

Maka, kata Garin, ketika pemerintah sekarang hanya memperhatikan masalah massa dan tak memperhatikan individu, merosotlah peradaban. "Ini yang terjadi hari ini."