Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Akan Bicarakan Posisi Wagub Banten dengan Golkar

Kompas.com - 21/12/2013, 19:41 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengatakan, kadernya, Rano Karno, yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Banten, akan naik menggantikan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang saat ini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.

"Ketika kami memasangkan itu, kan sebuah paket. Bahwa kalau nanti terjadi sesuatu hal, apakah itu bupatinya, gubernurnya, maka tentunya yang akan menjadi penggantinya, artinya, ya wakilnya," kata Mega, di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu (21/12/2013).

Setelah Rano menjadi gubernur, kata Mega, maka akan diusulkan wakil untuk Rano. Menurut Mega, hal itu nantinya akan dibicarakan kedua partai yaitu PDI-P dan Golkar.

Tribunnews.com Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah (kanan) dan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno.

"Nanti kalau sudah wakil naik. Maka tentunya dari kesepakatan dua partai atau berapa pun yang mengusung dari paket itu. Itu pasti akan ada sebuah mekanisme," katanya.

Mega mencontohkan, ketika Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta, maka Wakil Wali Kota Solo, FX Rudy otomatis menggatikan posisi Jokowi saat itu, yaitu Wali Kota Solo. Namun, karena keduanya sama-sama berasal dari PDI-P, maka untuk posisi wakilnya tetap ditentukan oleh PDI Perjuangan.

"Waktu Solo kasusnya kami tidak ambil partai lain, karena dua-duanya PDI-P sehingga kami diizinkan oleh Depdagri untuk mengusungkan siapa yang menjadi wakilnya Pak Rudi. Itu sudah berjalan, datang dari kami. Maka mekanisme itu yang akan berjalan," katanya.

Seperti diketahui, Atut ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta, seusai diperiksa KPK selama lebih kurang enam jam sebagai tersangka kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak, Jumat (20/12/2013). Ini adalah pemeriksaan perdana Atut sebagai tersangka.

Politikus Partai Golkar itu ditetapkan tersangka kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak sejak 16 Desember 2013. KPK juga menemukan dua alat bukti yang cukup terkait korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Gamawan Fauzi, Ratu Atut akan melimpahkan tugasnya pada Rano. Dia mengatakan, meski sudah ditahan, Atut tidak dinonaktifkan dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Banten. Penonaktifan hanya akan dilakukan jika yang bersangkutan telah menjadi terdakwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com