Rhoma: Pemerintah Gamang Tindak Konflik Agama

"Pemerintah sekarang itu gamang karena tidak bisa memberikan solusi terhadap konflik agama," ujar Rhoma dalam seminar bertajuk "Indonesia Menjawab Tantangan: Kepemimpinan Menjadi Bangsa Pemenang" yang diselenggarakan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGBUI) di kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2013).

Rhoma mengatakan, presiden seharusnya dapat dengan tegas memisahkan peran pemerintah dan peran ulama dalam menindak konflik agama. Ulama, lanjutnya, berperan menilai kebenaran suatu aliran agama, sedangkan pemerintah yang bertanggung jawab mengeksekusi penilaian para ulama itu.

"Jadi, presiden itu harus jelas mana domain pemerintah, mana domain ulama. Pemerintah tidak boleh intervensi agama," kata dia.

Ia mengatakan, Indonesia bukanlah negara agama. Namun, lanjut Rhoma, Indonesia juga bukan negara sekuler. Ditanya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok agama yang satu kepada kelompok yang lain, Rhoma mengulangi pernyataannya.

"Sudah saya katakan, agama itu ranah ulama. Pemerintah hanya mengeksekusi," kata dia.