Mayoritas Rakyat Tak Puas Kinerja Pemerintahan SBY Periode II

"Kabinet SBY periode kedua ini bisa dikatakan hampir kehilangan kepercayaan masyarakat," kata peneliti Reform Institute, Zaim Saidi, saat jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (18/12/2013).

Zaim mengatakan bahwa bidang ekonomi (39,93 persen) dan penegakan hukum (25,53 persen) menempati porsi teratas sebagai penyebab utama kekecewaan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Secara kultural, katanya, masyarakat Jawa paling tinggi tingkat kekecewaannya di bidang ekonomi (53,35 persen).

"Sementara masyarakat Maluku dan Papua lebih concern terhadap persoalan penegakan hukum," ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi ekonomi memang menjadi persoalan yang disorot oleh masyarakat Indonesia. Hal ini juga tergambar saat masyarakat ditanya soal kondisi perkembangan ekonomi keluarga dalam lima tahun terakhir. Menurut Zaim, sebanyak 41 persen responden mengatakan tidak ada perubahan dan 14,4 persen lainnya mengatakan semakin memburuk.

"Tren ini terjadi di pedesaan dan perkotaan. Sementara mereka yang menjawab (kondisi ekonomi) sedikit membaik dan semakin membaik alias yang merasa nyaman itu yang berpendapatan Rp 5 juta ke atas. Jadi, di masa pemerintahan terakhir SBY ini masyarakat miskin semakin menderita," jelasnya.

Kekecewaan terhadap kondisi ekonomi tersebut, menurut Zaim, juga diperparah dengan masalah pemerataan dan keadilan ekonomi. Ia mengatakan, sebanyak 82,20 persen responden menilai pemerataan dan keadilan ekonomi belum tercapai. Bahkan, 13,93 persen menyatakan semakin tidak merata dan tidak adil.

Survei nasional ini dilakukan selama tiga pekan, mulai dari tanggal 4 sampai 25 November 2013. Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.500 responden. Responden laki-laki dan perempuan diambil secara proporsional dan disesuaikan dengan jumlah penduduk.

Dalam survei ini, penyebaran sampel dilakukan secara proporsional dengan jumlah penduduk per provinsi. Sementara itu, di dalam provinsi, survei ini menggunakan metode multistage random sampling. Survei ini juga memiliki tingkat kepercayaan hingga 95 persen dan margin error 2,53. Zaim mengatakan bahwa lembaganya adalah lembaga riset yang independen, bukan konsultan politik.