PPP Kecam Pernyataan Ahok soal Tak Perlunya Kolom Agama di KTP

"Saya menyesalkan ucapan tersebut bisa terlontar dari seorang pejabat karena undang-undang kita telah menetapkan bahwa agama bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini," kata Noer dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2013).

Noer mempertanyakan kualitas seseorang sebagai pejabat pemerintahan yang masih bisa mempermasalahkan keberadaan kolom agama di dalam KTP. "Itu kan sesuai amanat UU, maka alangkah bodohnya kalau ada pejabat yang tidak mau kolom agama dicantumkan dalam KTP."

Pejabat pemerintah, kata Noer, harus berhati-hati ketika mengeluarkan sebuah pernyataan. Dia pun mengimbau umat Islam untuk waspada terhadap upaya-upaya yang punya indikasi bertujuan mengubah Indonesia menjadi negara liberal dan lepas dari asas Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama Pancasila.

Menurut Noer, keberadaan Pancasila harus ditanamkan, antara lain dengan tak menghapus kolom agama dalam KTP itu. "Pancasila sebagai falsafah bangsa harus terus ditanamkan ke dalam masyarakat dan itu sudah final. Jangan sampai ada upaya menggantinya," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok itu menilai keberadaan kolom agama di dalam KTP tidak terlalu penting dan tidak memberi manfaat bagi orang lain. "Kalau menurut saya pribadi, saya tidak suka ada itu (pencantuman kolom agama di dalam KTP-red). Untuk apa mencantumkan agama Anda di KTP?"

Basuki juga mengatakan bahwa hanya UU di Indonesia yang mengatur soal pencantuman agama dalam KTP. Menurut dia, pencantuman kolom agama di KTP juga tak menentukan kualitas keimanan seorang warga negara.