Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Kedekatan dengan Parpol Rendah, Politik Uang Tinggi

Kompas.com - 12/12/2013, 17:09 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai politik mesti lebih mendekatakan diri dengan masyarakat menjelang pemilu 2014. Pasalnya, tingkat kedekatan pemilih terhadap parpol dinilai sudah membahayakan.

Hal itu terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang juga dijadikan bahan disertasi Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi.

Hasil survei menunjukkan, hanya 14,3 persen responden yang mengaku dekat dengan salah satu parpol. Sebaliknya, sebanyak 85,5 persen responden mengaku tidak dekat dengan parpol manapun dan 0,2 persen tidak menjawab.

"Ini bahaya karena hampir 90 persen yang swing voters," kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Survei itu dilakukan dengan mewawancarai 1.200 responden selama 22-26 Maret 2013. Margin of error hasil survei itu plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari 14,3 persen responden yang mengaku dekat dengan parpol, dirinci lagi seberapa dekat mereka. Sebanyak 26 persen mengaku sangat dekat, 51 persen cukup dekat, 19 persen sedikit dekat dan 4 persen tidak menjawab.

Burhanuddin mengatakan, angka kedekatan publik terhadap parpol itu terus merosot dari waktu ke waktu. Ia mengutip hasil survei Lembaga Survei Indonesia dan SMRC bahwa kedekatan publik dengan parpol di Mei 2011 masih di angka 21 persen.

Burhanuddin menambahkan, tidak dekatnya publik terhadap parpol berdampak kepada politik berbiaya mahal. Hal itu terlihat dari hasil survei bahwa mereka yang sangat dekat dengan parpol lebih banyak menolak pemberian uang/barang, yakni di angka 69 persen. Sebanyak 31 persen tetap menerima pemberian meski sangat dekat dengan salah satu parpol.

"Itu yang menyebabkan biaya politik mahal. Mereka membangun hubungan dengan partai dan politis hanya jangka pendek saja, cenderung transaksional. Kalau parpol semakin dekat dengan pemilih, maka biaya politik akan murah," kata Burhanuddin.

Melihat fakta itu, Burhanuddin menilai parpol berkontribusi kepada fenomena maraknya politik uang. Jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan angka kedekatan publik terhadap parpol bakal terus merosot dan politik uang semakin tinggi mendekati pemilu 2014.

Jika itu terjadi, tambahnya, kualitas wakil rakyat periode mendatang akan semakin buruk. Caleg tanpa kompetensi bisa terpilih asalkan memiliki modal besar.

"Jika parpol tidak berbenah, maka pemilik makin menjauhi parpol dan biaya politik makin mahal. Pemilih cenderung memakai pendekatan transaksional dengan parpol," pungkas Burhanuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com