Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TB Silalahi Mengaku Serahkan Hasil Pemeriksaan Komwas Demokrat ke KPK

Kompas.com - 11/12/2013, 16:46 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat TB Silalahi mengaku telah menyerahkan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hasil pemeriksaan Komisi Pengawas Partai Demokrat mengenai dugaan aliran dana untuk pemenangan Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat 2010. Saat memeriksa aliran dana tersebut, Komwas membuat berita acara pemeriksaan sejumlah mantan ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat yang mengaku tahu soal aliran dana.

“Kami periksa mereka, sesudah itu kami bikin BAP, dan sesuai selesai, nah itulah yang saya berikan ke KPK, itu konten beritanya begitu, tapi apa yang di dalamnya silakan tanyakan ke KPK,” kata TB Silalahi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (10/12/2013) seusai diperiksa sebagai saksi selama kurang lebih lima jam dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang.

Kasus ini menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Menurut TB, mulanya sejumlah mantan ketua DPC mengadu ke komisi pengawas partai mengenai musyawarah cabang yang dinilai bermasalah. Namun, lanjutnya, para mantan ketua DPC itu juga bercerita masalah aliran dana di Kongres.

“Kemudian mereka bilang bahwa kami juga ada bermasalah dulu di Kongres, ada yang memberi duit dan lain sebagainya,” tutur TB.

Lebih jauh mengenai materi pemeriksaannya hari ini, TB enggan menjabarkan. Dia mengatakan bahwa kapasitasnya diperiksa KPK adalah sebagai ketua komisi pengawas partai.

“Untuk memberi bantuan, keterangan, dan sudah saya berikan kepada KPK,” tambah TB.

KPK memeriksa TB karena dia dianggap dapat memberikan informasi terkait kasus dugaan gratifikasi Hambalang yang menjerat Anas. TB pernah menjadi Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat yang menelusuri dugaan aliran dana untuk pemenangan Anas saat mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam Kongres 2010 di Bandung.

Komisi Pengawas Partai Demokrat sudah meminta keterangan sejumlah pihak, di antaranya mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Diana Maringka yang menyebut ada aliran dana dari Anas dalam Kongres 2010.

Ada pun dugaan aliran dana ke Kongres Partai Demokrat untuk pemenangan Anas merupakan salah satu hal yang ditelusuri penyidik KPK. Anas ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Pusdiklat Hambalang dan proyek lainnya.

Selain memeriksa TB, KPK hari ini memeriksa anggota DPR asal fraksi Partai Demokrat Benny K Harman sebagai saksi dalam kasus yang sama. Lembaga antikorupsi itu juga memanggil anggota DPR fraksi Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika namun Pasek tidak memenuhi panggilan hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com