PDI-P Lebih Percaya KPK ketimbang Polri

Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, atas dasar kepercayaan tersebut, maka pihaknya mendorong KPK untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang besar. Ia juga tak segan membuka pintu untuk KPK jika mengetahui ada kader PDI-P yang terlibat dalam suatu kasus tindak pidana korupsi.

"Kejaksaan dan kepolisian bagian dari pemerintah, orangnya Presiden. Kalau KPK netral, maka kita dorong untuk tuntaskan kasus korupsi besar," kata Tjahjo di sela-sela Rapat Kerja Fraksi PDI-P di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (9/12/2013).

Secara terpisah, hal senada juga dilontarkan oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. Ia meminta pihak terkait tak ikut berpolitik dan melakukan manuver hukum pada kader-kader partainya. Puan menyampaikan hal tersebut menyusul ditetapkannya kader PDI-P yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono (Bambang DH), sebagai tersangka kasus korupsi oleh Subdit III Korupsi Ditreskrimsus Polda Jatim. Menurut Puan, penetapan tersangka itu patut diduga bernuansa politis.

Untuk diketahui, Bambang DH ditetapkan menjadi tersangka kasus gratifikasi DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya oleh Subdit III Korupsi Ditreskrimsus Polda Jatim. Nilai gratifikasi yang dipersoalkan adalah Rp 720 juta. Pada hari penetapannya sebagai tersangka, Bambang juga langsung diperiksa.

"Kenapa kasusnya baru diungkap setelah sekian lama? Kita siap, Bambang DH juga siap berikan argumentasi untuk menjelaskan," pungkasnya.