Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporan Masuk, BK DPR Akan Percepat Pemanggilan Ruhut

Kompas.com - 09/12/2013, 10:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR) Trimedya Panjaitan berjanji akan segera memanggil anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul setelah laporan dari Boni Hargens masuk. Pemanggilan akan dipercepat mengingat padatnya agenda rapat DPR dan agenda reses pada 20 Desember mendatang.

Trimedya menyampaikan, pengamat politik, Boni Hargens, telah membuka komunikasi dengan dirinya. Awalnya, Boni berencana melaporkan Ruhut ke BK DPR pada hari ini karena dianggap rasialis. Akan tetapi, Trimedya menyarankan Boni menyampaikan laporannya pada Selasa (10/12/2013) besok dengan alasan pimpinan BK tengah ada agenda kerja di luar.

"Saya bilang kalau hari ini tidak ada yang menerima. Katanya besok Boni akan lapor ke BK," kata Trimedya ditemui di sela-sela kesibukannya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (9/12/2013).

Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, DPR tak dapat memanggil Ruhut jika belum ada laporan yang masuk. Pasalnya, BK baru dapat memberikan tindakan saat ada anggota DPR yang berbuat atau diduga melanggar hukum dan dilaporkan oleh masyarakat.

"Dia (Ruhut) terserah mau membuat karakternya seperti apa, tapi kita baru bisa memanggil kalau ada laporan. Kita berharap masyarakat melaporkan," ujarnya.

Seperti diberitakan, perseteruan Boni dan Ruhut dipicu ucapan Ruhut yang mengatakan bahwa Boni adalah pengamat hitam. Boni merasa tersinggung dan menganggap ucapan ruhut adalah perbuatan rasial.

Menanggapi itu, pada akhir pekan lalu, Boni mengadukan Ruhut ke Polda Metro Jaya dan meminta Juru Bicara Partai Demokrat itu meminta maaf kepada masyarakat. Saat dikonfrontasi, Ruhut menolak meminta maaf dan mengancam akan melaporkan Boni dengan tuduhan penghinaan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Publik Dirugikan 'Ransomware' PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Publik Dirugikan "Ransomware" PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Notifikasi Dampak 'Ransomware' PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Notifikasi Dampak "Ransomware" PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Nasional
PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

Nasional
Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Nasional
Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Nasional
Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com