Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/12/2013, 08:01 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Bank Century, Hendrawan Supratikno mengungkapkan, ada spekulasi yang berkembang di masyarakat kalau Boediono menjabat Wakil Presiden sebagai hadiah atas jasanya mencari amunisi bagi Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan Presiden 2009 melalui penyelamatan Bank Century. Untuk mengurangi spekulasi semacam itu, menurut Hendrawan, Timwas Century perlu meminta keterangan Boediono.

“Kita ingin mengurangi spekulasi prasangka politik yang tidak perlu. Boediono bukan kader, tapi diusung oleh Demokrat sebagai wapres, sementara spekulasi di luar mengatakan Boediono diminta untuk menyelamatkan Century justru untuk mencari amunisi sehingga diperoleh gratifikasi politik,” katanya di dalam sebuah diskusi Jakarta, Sabtu (7/12/2013).

Saat itu, lanjut Hendrawan, ada sepuluh nama yang diusulkan tim SBY untuk menjadi wapres dengan pertimbangan politis. “Pertimbangannya orang-orang politik supaya sebagai partai, ketika berkuasa, kuat,” sambungnya.

Namun, Hendrawan merasa heran ketika muncul nama Boediono sebagai calon wapres ketika itu. “Ini memperkuat prasangka Pak Boediono diberi tugas untuk mencari amunisi Pemilu sebagai tukar guling diberi jabatan. Ini enggak perlu prasangka seperti ini, karena itu tolong diklarifikasi, karena apa ini kan manusia hidup tidak panjang usianya 70-80 tahun, tetapi apa yang kita lakukan ini akan jadi legacy bagi generasi yang akan datang,” ucap politikus PDI-Perjuangan ini.

Pernyataan Hendrawan ini pun dibantah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Nurpati dalam acara diskusi yang sama. Menurut Nurpati, Boedioni dipilih sebagai wapres karena kualiatasnya. “Pak Boed bukan manusia sembarangan. Pengalaman birokrasi sudah bisa kita lihat sama-sama. Bahkan setahu saya, Pak Boed itu menkeu zaman ibu Mega, pengalaman menterinya sudah ada,” ucap Andi.

Jika ada kecurigaan bahwa SBY mencari amunisi melalui penyelamatan Century, Andi meminta agar kecurigaan itu dibuktikan saja melalui proses hukum. “Jadi jangan dipolitisir,” ucapnya.

Sebelum menjadi wapres, Boediono menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia. Dia masuk dalam dewan gubernur yang memutuskan kebijakan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century. Kini, masalah FPJP tersebut tengah disidik KPK. Lembaga antikorupsi itu menetapkan mantan Deputi Gubernur BI, Budi Mulya sebagai tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Nasional
Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com