Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Segera Tindak Lanjuti Temuan KPI

Kompas.com - 05/12/2013, 23:03 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menindaklanjuti temuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait enam stasiun televisi yang melanggar aturan karena menayangkan iklan yang mengandung unsur kampanye sebelum waktunya.

"Hari ini Bawaslu sudah berkoordinasi dengan KPI dan malam ini akan membahas temuan pelanggaran dalam rapat pleno," ujar anggota Bawaslu Daniel Zuchron di Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Anggota Bawaslu lainnya, Nelson Simanjuntak, saat dihubungi mengatakan, pihaknya menggelar rapat pleno. Ditanya soal temuan KPI itu, Nelson tidak menjawab.

Sebelumnya, KPI memberi teguran terhadap enam lembaga penyiaran atau televisi terkait sejumlah pelanggaran, yakni RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One dan Metro TV. Teguran ini berdasar pemantauan KPI terhadap isi penyiaran selama tiga bulan (September hingga November 2013).

Ketua KPI Judhariksawan menyampaikan, keenam televisi ini mendapat teguran karena isi penyiarannya tidak proporsional dan iklannya mengandung unsur kampanye partai politik. Dan, pelanggaran mereka relatif tidak sama.

"Kalau bentuk pelanggaran enam lembaga penyiaran ini relatif tidak sama di antara semuanya. Ada bentuk pelanggaran yang tidak proporsional terkait pemberitaan," terangnya.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 16 tentang Metode dan Tata Cara Kampanye Pemilu Legislatif menyatakan, kampanye melalui media massa hanya dapat dilakukan selama 21 hari sebelum masa tenang. Adapun masa tenang adalah 14 hari sebelum hari pemungutan suara, 9 April 2014.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif menyatakan, kampanye di luar jadwal yang ditetapkan merupakan tindakan pidana pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com