Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Bukan Penyidik, Timwas Century Tak Berhak Panggil Boediono

Kompas.com - 29/11/2013, 15:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Nurhayati Ali Assegaf menilai, Tim Pengawas (Timwas) Century tak berhak memanggil Wakil Presiden (Wapres) Boediono. Menurutnya, pemanggilan tersebut tidak relevan karena kewenangan Timwas hanya sebatas mengawasi, bukan menyelidiki.

"Timwas Century wewenangnya mengawasi, tidak kemudian jadi penyidik. Timwas juga bukan hakim. Jadi, tidak kemudian mengeksekusi," kata Nurhayati di Gedung DPR, Jumat (29/11/2013).

Nurhayati menjelaskan, jika memang Timwas berniat untuk mengubah atau mengganti wewenang dengan tujuan memanggil Boediono, maka hal itu tidak bisa dilakukan dari satu pihak saja. Perubahan itu harus diusulkan dalam sidang paripurna DPR RI. Perubahan tersebut tidak bisa dilakukan dari satu pihak saja.

"Timwas ini bagian kecil dari DPR yang dapat mandat dari paripurna. Jadi, kalau ada apa-apa bawa ke paripurna dan putuskan di paripurna kalau misalnya Timwas akan berubah fungsi," lanjut dia.

Seperti diberitakan, Timwas Century berencana kembali memanggil Wakil Presiden Boediono. Rencana itu menyikapi perkembangan terakhir pemeriksaan mantan Gubernur Bank Indonesia itu terkait skandal dana talangan atau bail out Bank Century oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Timwas akan agendakan pemanggilan Boediono terkait keterangannya di KPK dalam waktu dekat. Kalau tidak dalam waktu dekat ini, pada persidangan berikutnya," ujar anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com