Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/11/2013, 16:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mengkritik rencana tim pengawas Bank Century yang berencana memanggil Wakil Presiden Boediono. Anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan, Timwas Century sudah seperti penyidik yang berwenang menggali keterangan.

"Timwas itu hanya mengawasi, memberikan input. Ini seperti penyidik saja memanggil. Jangan seperti pengadilanlah," ujar Sutan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Menurut Sutan, Timwas Century tidak bisa bertindak seenaknya lantaran kasus Century kini sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lagi pula, lanjut Sutan, Boediono juga telah diperiksa oleh KPK di Kantor Wakil Presiden pada Sabtu lalu.

"Tak perlu Timwas panggil lagi, KPK aja nggak panggil-panggil lagi, sudah selesai kemarin," ucap Sutan.

Timwas Century berencana kembali memanggil Boediono. Hal ini menyusul perkembangan terakhir pemeriksaan KPK terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut.

"Timwas akan agendakan pemanggilan Boediono terkait keterangannya di KPK dalam waktu dekat. Kalau tidak dalam waktu dekat ini, pada persidangan berikutnya," ujar anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, di Kompleks Parlemen, Senin (25/11/2013).

Bambang menjelaskan, keterangan Boediono diperlukan untuk mengklarifikasi sejumlah pernyataannya seusai diperiksa KPK pada Sabtu (23/11/2013) lalu, yang bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Salah satu contohnya adalah penyelamatan Bank Century yang dilakukan dengan pengambilalihan, dan bukan bailout.

Selain itu, Bambang menjelaskan, Timwas Century juga meminta Boediono untuk menonaktifkan diri supaya KPK bisa melakukan pemeriksaan secara lancar. "Boediono sudah mengakui kendala protokoler. Harusnya dia lebih bijaksana dan memberikan contoh supaya nanti, kalau dipanggil KPK, datang ke sana," ucap Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com