Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: Penyadapan Australia Melanggar Adab

Kompas.com - 21/11/2013, 17:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis

Sumber Antara
PADANG, KOMPAS.com — Akademisi Anies Baswedan mengatakan, penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap pejabat Indonesia merupakan tindakan yang melanggar adab. Penyadapan itu seharusnya tidak dilakukan lantaran Indonesia-Australia negara tetangga selamanya.

"Indonesia dan Australia memiliki hubungan sebagai negara tetangga selamanya. Perbuatan penyadapan itu telah melanggar adab bertetangga tersebut," kata Anies di sela-sela acara Kuliah Umum di Kampus Universitas Andalas (Unand) Padang seperti dikutip Antara, Kamis (21/11/2013).

Bakal calon presiden dari Partai Demokrat itu mengatakan, tindakan Australia tersebut telah mencemari kehidupan bermasyarakat di antara kedua negara. Permintaan maaf dari pemerintahan Australia menjadi solusi absolut untuk meredakan ketegangan ini.

Menurut dia, tindakan pemerintahan RI dengan menarik duta besarnya dari Australia merupakan langkah yang tepat. Dengan begitu, terlihat upaya Pemerintah Australia untuk meredakan ketegangan ini, atau sebaliknya membiarkan masalah ini menjadi berlarut-larut.

Selain itu, secara hubungan internasional, katanya, tindakan ini telah merusak undang-undang (UU) kerahasiaan urusan masing-masing negara. Tindakan tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengecam tindakan penyadapan intelijen Australia bisa menjadi langkah konkret pemerintah untuk membela bangsa dan negara. Ini menjadi salah satu contoh upaya pemimpin dalam menjaga kedaulatan bangsanya.

Di sisi lain, Anies mengatakan, menjaga kedaulatan negara membutuhkan peran serta pemimpin yang menggerakkan. Artinya, pemimpin ini mampu menarik simpati dan kepercayaan dari masyarakat untuk bersama membela bangsa dan negaranya. Tentunya, pemimpin ini mampu berpikir secara praktis dan teoretis terhadap persoalan yang sedang dihadapi bangsanya.

Khawatir Indonesia lebih percaya China

Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (Cinaps) Guspiabri Sumowigeno secara terpisah menilai penyadapan yang dilakukan Australia dilandasi kekhawatiran bahwa Indonesia lebih memercayai China sehingga berpaling dari "China Containment Policy".

"Inilah yang sekarang sedang membuat panik kekuatan-kekuatan politik Australia," kata Guspiabri.

"China Containment Policy" merupakan cara yang dilakukan Amerika Serikat untuk membendung meningkatnya pengaruh China sebagai negara adidaya baru.

Menurut dia, skandal penyadapan yang terungkap ini pasti merusak kebijakan yang ditujukan untuk membendung kebangkitan pengaruh China yang sedang muncul menjadi kekuatan adidaya ekonomi, politik, dan militer.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com