Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Punya 30 Nama Kandidat Capres

Kompas.com - 21/11/2013, 12:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah memegang 30 nama kandidat calon presiden yang dihimpun dari aspirasi kader-kader PKS di seluruh Indonesia. Ditargetkan, pada bulan Desember PKS sudah menetapkan calon presiden yang diusungnya.

"Sekarang ini ada sekitar 30 nama. Ada Pak Ahmad Heryawan, Pak Tifatul Sembiring, Pak Irwan Prayitno, Surrahman Hidayat, Sekjen Taufik Ridho, dan juga Presiden PKS Anis Matta," ujar Ketua DPP PKS Ahmad Riyaldi di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2013).

Hari ini, DPP PKS mengumpulkan 33 pengurus dewan pimpinan wilayah (DPW) PKS dari seluruh Indonesia. Agenda pertemuan kali ini yakni membahas strategi pemenangan pemilu legislatif dan pembicaraan mekanisme penetapan calon presiden. Menurut Riyaldi, pemilihan calon presiden ini akan dilakukan melalui sistem kompetisi antarkandidat.

"Konsepnya pemira (pemilihan raya), di mana para kader akan mengajukan nama. Para calon dilarang berkampanye, termasuk interview. Biar enggak terlalu bernafsu. Kalau ada yang melanggar, akan dicoret," ujarnya.

Pada bulan Desember, kata Riyaldi, PKS akan menetapkan satu nama calon presiden yang diusung. Jika sudah mengerucut ke satu nama, lanjutnya, maka semua kader berkewajiban memperjuangkan nama itu. Menurut Riyaldi, konsep yang dilakukan PKS ini berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya. Biasanya, PKS menetapkan calon presiden melalui penunjukan dari Majelis Syuro yang terdiri dari 99 orang.

"Memang agak berbeda karena belakangan kami mendapat sedikit cobaan. Ini supaya kami punya persiapan lebih untuk mensolidkan kader," ungkap Riyaldi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com