Nasdem: Terlambat Tarik Dubes RI dari Australia

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah pemerintah menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema dinilai tepat. Namun, sikap tersebut semestinya dilakukan sejak awal kabar penyadapan yang dilakukan Pemerintah Australia terhadap Indonesia beberapa waktu lalu.

Hal itu dikatakan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Partai NasDem Enggartiasto Lukito kepada Kompas.com, Selasa (19/11/2013), menyikapi isu penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia.

Enggartiasto atau akrab disapa Enggar mengatakan, pemerintah perlu mengkaji ulang hubungan diplomatik antara Indonesia-Australia. Pasalnya, penyadapan tersebut telah menunjukkan Australia bukan negara sahabat yang dapat dipercaya dalam hubungan internasional.

"Sikap itu (penarikan dubes) sudah cukup tegas dan benar-benar dilakukan. Tapi yang terpenting, pemerintah perlu meninjau ulang hubungan diplomatik dan hubungan kerja sama antara dengan Pemerintah Australia," kata mantan Anggota Komisi I DPR itu.

Ia juga berpendapat hubungan kedua negara tak terlihat setara. Hal itu telihat dari sikap Australia yang seolah ingin lebih superior dari Indonesia dalam hal apa pun. Enggar memberi contoh pernyataan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd beberapa waktu lalu terkait keinginannya untuk menerapkan kebijakan "pulangkan perahu" menyikapi imigran gelap yang hendak masuk ke Australia.

Enggar menambahkan, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) merupakan lembaga paling bertanggung jawab atas kasus penyadapan itu. Menurutnya, Lemsaneg seharusnya dapat mendeteksi penyadapan dengan alat yang dimiliki.

"Lemsaneg memiliki alat yang dapat mengenkripsi alat penyadapan sehingga seharusnya dapat dideteksi lebih dini," ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap kali presiden menggelar pertemuan, Lemsaneg dan Pasukan Pengamanan Presiden bekerja sama memasang alat pemecah sinyal (jumper). Alat tersebut dianggap cukup efektif untuk meminimalkan penyadapan karena membuat seluruh alat komunikasi yang terdapat di sekitarnya tak dapat bekerja sesuai fungsinya.

Di sisi lain, Enggar menyayangkan langkah Lemsaneg yang sibuk mengurus persoalan pengamanan data Pemilu 2014 daripada mengurus keamanan negara.

Seperti diberitakan, menurut laporan sejumlah media asing, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden SBY dan istrinya, Ani Yudhoyono, serta sejumlah menteri dalam kabinet SBY.

Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon selulernya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.