Istana: Ganggu Hubungan, Australia Perlu Klarifikasi Penyadapan

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menegaskan, Pemerintah Australia perlu memberi klarifikasi isu penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia karena berpotensi mengganggu hubungan kedua negara.

"Pemerintah Australia perlu klarifikasikan hal ini ke Pemerintah Indonesia. Ini penting untuk menjernihkan suasana. Adanya berita tersebut saja sudah berpotensi mengganggu hubungan," kata Faizasyah melalui pesan singkat seperti dikutip Antara, Senin (18/11/2013).

Secara terpisah, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden SBY segera menginstruksikan jajaran terkait, khususnya Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, untuk melakukan telaah dan meminta klarifikasi dari Australia.

"Saat ini mereka, Kemenlu dan BIN, sedang bekerja dan merumuskan langkah lebih lanjut sesuai dengan perkembangan di lapangan," kata Julian.

Seperti diberitakan, menurut laporan sejumlah media asing, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden SBY dan istrinya, Ani Yudhoyono, serta sejumlah menteri dalam kabinet SBY.

Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon selulernya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.