Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terlalu Mendadak, Loyalis Anas Tolak Penuhi Panggilan KPK

Kompas.com - 14/11/2013, 12:47 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Cilacap Tri Dianto menolak untuk memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi Hambalang, Kamis (14/11/2013). Tri Dianto yang dikenal sebagai loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum ini beralasan kalau panggilan KPK terlalu mendadak.

“Saya menolak hadir dengan alasan belum ada surat panggilan dan telepon dari penyidik juga mendadak,” kata Tri Dianto ketika dihubungi wartawan.

Tri mengaku tidak menerima surat panggilan pemeriksaan KPK hingga pagi tadi. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, lanjutnya, ada penyidik KPK yang menelponnya dan meminta Tri hadir untuk diperiksa sebagai saksi Anas hari ini.

“Barusan, jam 11.00 WIB saya ditelepon penyidik yang memberitahukan kepada saya bahwa saya akan diperiksa sebagai saksi Anas hari ini,” tutur Tri.

Karena panggilan yang dianggapnya mendadak ini, Tri meminta KPK untuk menjadwalkan ulang pemeriksaannya. Dia juga meminta KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan atau meneleponnya sehari sebelum jadwal pemeriksaan.

“Dan penyidik bilang akan berkoordinasi dengan ketua satgas (satuan tugas), Bambang Sukoco,” tambah Tri.

Setelah berkoordinasi dengan KPK, katanya, pemeriksaan dijadwalkan ulang pada Jumat (15/11/2013) besok. Tri pun berjanji akan memenuhi panggilan pemeriksaan besok. KPK menjadwalkan pemeriksaan Tri karena dia dianggap tahu seputar kasus yang menjerat Anas ini.

Sebelumnya, KPK sudah satu kali memeriksa Tri sebagai saksi. Seusai diperiksa, Tri mengaku diajukan pertanyaan seputar aliran dana ke Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung. Tri juga menyebut inisial sejumlah petinggi Partai Demokrat yang disebutnya kerap bekerjasama dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin bermain proyek. Inisial yang disebut Tri adalah SB, CA, dan IB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com