Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Jamkesda Menyatu Dengan JKN

Kompas.com - 14/11/2013, 09:38 WIB
advertorial

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com- Program bantuan kesehatan berupa Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dipastikan menyatu ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun, penyatuan tersebut tidak bisa dilakukan langsung ketika BPJS menjalankan fungsinya pada tanggal 1 Januari 2014 mendatang.

Direktur utama PT. Askes (Persero) Fachmi Idris berharap, program Jamkesda bisa menyatu dengan dengan JKN melalui BPJS Kesehatan secepatnya.

"Jamkesda akan unifikasi, disatukan dengan sistem nasional BPJS Kesehatan paling lama dua tahun setelah BPJS menjalankan fungsinya," kata Fachmi dalam sambutannya pada acara Pertemuan Nasional PJKMU/Jamkesda di Hotel Grand Panghegar, Kota Bandung, Rabu (13/1/2013).

Fachri menambahkan, penyatuan antara Jamkesda ke dalam JKN melalui BPJS harus secepatnya dilakukan, mengingat peserta program Jamkesda hanya mendapatkan keuntungan di daerahnya sendiri.

Jika nanti sudah disatukan, kata Fachmi, masyarakat peserta BPJS Kesehatan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

Sementara itu, dalam program BPJS pemerintah juga mendorong untuk meningkatkan besaran iuran peserta Jamkesda. Menurut Fachmi, peningkatan besaran iuran yang setara antara Jamkesda dan iuran PBI (minimal) dikarenakan Jamkesda akan bertahap dialihkan ke BPJS Kesehatan.

Ke depan, Jamkesda dapat memenuhi kriteria pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam UU Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Peserta BPJS akan menikmati pelayanan untuk berobat di seluruh wilayah Indonesia.

"Jamkesda itu bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan.

premi Jamkesda beraneka ragam sesuai dengan kemampuan daerah. Ketika BPJS Kesehatan beroperasi pada awal tahun depan, bukan berarti program Jamkesda ditiadakan," pungkas Fachmi.

Selain Sosialisasi mengenai rencana kebijakan integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan, dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Komitmen Integrasi Jamkesda dalam JKN melalui BPJS Kesehatan oleh Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Askes.

Kegiatan yang digabung dengan Rapat Koordinasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2013 tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraeni, Direktur Jenderal keuangan Daerah Kemendagri, Direksi PT. Askes Persero, serta para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se- Indonesia. (adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com