Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutan Bhatoegana: Banyak Istri, Banyak Korupsi

Kompas.com - 11/11/2013, 19:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu faktor penyebab seorang pejabat publik melakukan korupsi terkait besarnya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi pejabat tersebut. Pengeluaran semakin besar apabila pejabat tersebut memiliki istri lebih dari satu orang.

Hal itu dikatakan politisi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, ketika dijumpai di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta, Senin (11/11/2013). Sutan menambahkan, tak hanya jumlah istri, gaya hidup pejabat disinyalir juga menjadi penyebabnya.

"Kebutuhan lebih besar daripada pendapatan, salah satunya banyak istri. Indikatornya demikian," katanya.

Pernyataan Sutan tersebut seolah ingin menyentil rekan sesama politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq. Mantan Presiden PKS itu saat ini tengah menjalani persidangan terkait kasus dugaan korupsi pengaturan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Luthfi dikabarkan memiliki tiga istri. Mereka adalah Sutiana Astika yang dinikahi pada Januari 1984, Lusi Tiarani yang dinikahi pada September 2000, dan Darin Mumtazah yang dinikahi pada Juni 2012.

Meski begitu, Sutan mengaku tak mempersoalkan jika seorang pejabat publik berpoligami. Menurut Sutan, hal itu merupakan hak setiap orang untuk bisa beristri lebih dari satu orang. Namun, ia menyayangkan sikap para pejabat berpoligami yang pada akhirnya harus melakukan korupsi demi memenuhi kebutuhan hidup.

"Tidak dilarang kan punya istri lebih dari satu. Yang tidak boleh itu adalah melebihi porsinya. Gaji bisa untuk satu istri, bikin empat, ya meninggal. Itu lho maksud saya, sehingga berkreasi terus dia untuk mendapatkan uang lebih," tegasnya.

Sementara itu, ketika ditanya apakah Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, dan Kejaksaan Agung perlu memeriksa para pejabat yang berpoligami untuk mencari adanya indikasi korupsi yang mereka lakukan, Sutan mengatakan tak perlu. Pasalnya, menurut Sutan, persoalan poligami hanyalah salah satu indikator yang menyebabkan pejabat melakukan korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com