Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gamawan Fauzi dan Dino Patti Djalal Tokoh Paling Tak Pluralistis

Kompas.com - 10/11/2013, 14:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal dinilai sebagai tokoh politik yang paling tidak pluralistis.

Hal tersebut setidaknya tergambar dalam survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang dirilis Minggu (10/11/2013).

Direktur LPI Boni Hargens saat merilis hasil surveinya mengatakan, Gamawan menjadi tokoh yang paling tidak pluralistis karena komentar-komentarnya yang tidak mencerminkan pluralisme. Contohnya adalah ketika Gamawan berkomentar tentang pemindahtugasan Lurah Susan dan kerja sama Front Pembela Islam (FPI) dengan pemerintah daerah.

"Sementara Dino (dinilai paling tidak pluralistis) karena kata sikap dan kebijakannya yang kebarat baratan," lanjut Boni.

LPI membagi survei ini ke dalam dua kategori, yakni elite lama yang bergerak dalam politik lebih dari 10 tahun dan elite baru yang bergerak dalam politik kurang dari 10 tahun.

Hasilnya, dalam kategori elite lama, Gamawan berada pada urutan yang paling jeblok dengan nilai 2,92. Berada di atasnya adalah Menko Polhukam Djoko Suyanto (2,96), capres Konvensi Demokrat Hayono Isman (3,08), Menko Perekonomian Hatta Radjasa (3,04), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (3,49), dan capres Partai Golkar Aburizal Bakrie (3,55).

Sementara itu dalam kategori elite baru, Dino Patti Djalal berada di urutan buncit dengan nilai 3,09. Menyusul di atasnya Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (3,30), capres Konvensi Demokrat Gita Wiryawan (3,33), Pramono Edhie (3,42), serta pengusaha Chaerul Tanjung (3,52).

Untuk menentukan nilai pluralisme para tokoh ini, LPI menggunakan beberapa indikator, yakni memiliki wawasan keindonesiaan, bersikap moderat, membela hak minoritas, mengusahakan kebijakan pro pluralisme, tidak mencampuradukkan urusan agama dengan politik, dan tegas terhadap ormas radikal berjubah agama.

Survei dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan fokus pada opinion leader survey. Artinya, informan dibatasi pada kelompok masyarakat yang menjadi penentu opini publik seperti pakar, pimpinan media, wartawan, aktivis. dan tokoh masyarakat. Pandangan mereka digali melalui focus group discussion (FGD).

Pandangan-pandangan tersebut kemudian disederhanakan dengan pengukuran kuantitatif melalui metode penskoran dengan rentang 0-10.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com