Pahami Kemacetan, Presiden SBY Perintahkan Danpaspampres Tidak Tutup Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com — Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) Mayjen TNI Doni Monardo menyesalkan pemberitaan yang menyudutkan mengenai iring-iringan rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

"Pak SBY itu pernah memanggil saya untuk menjelaskan kepada seluruh aparat untuk tidak perlu ada penutupan jalan kalau Presiden lewat, kecuali kalau ada tamu-tamu khusus," kata Monardo di Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Ia mengatakan, pada 4 September 2012, sesaat setelah diangkat sebagai Danpaspampres, ia berkirim surat kepada Kapolda Metro Jaya untuk tidak melakukan penutupan jalan jika rombongan Presiden melintas.

"Hanya saja, di lapangan, sepertinya para petugas tidak mau mengambil risiko sehingga dilakukan penutupan-penutupan tertentu," katanya.

Tidak hanya di Jakarta, di daerah pun, ia meminta kepada pimpinan polisi untuk membiarkan rombongan Presiden mengalir bersama arus lalu lintas biasa. Dia mengatakan, dari dalam mobil, Presiden melihat sendiri kemacetan yang terjadi sehingga tidak menginginkan ada penutupan jalan.

Hanya, ia meminta pemahaman jika penutupan arus lalu lintas terjadi di persimpangan jalan.

"Saya berharap para petugas cukup mengerti, terutama di Jakarta, agar rombongan Presiden mengalir seperti biasa saja, kecuali di perempatan atau di persilangan jalan. Selama di jalur biasa enggak usah (ada penutupan). Penutupan bisa dipahami kalau di persimpangan," ujarnya.

"Fakta di lapangan tidak ada yang berani untuk menjalankan surat saya itu karena aparat di lapangan ingin menjamin lalu lintas Kepala Negara lancar dan ini juga menyangkut faktor keamanan," tambah dia.

Saat bertemu dengan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11/2013), Presiden SBY menyatakan dirinya memahami kemacetan yang terjadi di Jakarta sehingga ia tidak pernah memerintahkan penutupan jalan jika rombongan Presiden lewat. 

Pernyataan Presiden ini mendapat tanggapan beragam dari sejumlah pihak. Sejumlah pandangan dipandang menyudutkan Presiden.