Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Enggak Perlu Takut Kritik Jokowi

Kompas.com - 07/11/2013, 16:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melanie Leimena Suharli, menyatakan, kritik yang dilontarkan elite partainya kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Oleh karena itu, Melanie pun mengaku tak perlu ada yang ditakuti dari mengkritik Jokowi meski nantinya akan menjadi bulan-bulanan publik.

“Kalau memang tidak bagus, dikritisi memang perlu. Enggak perlu merasa takut, toh yang kita nyatakan adalah hal yang benar,” ujar Melanie di Kompleks Parlemen, Kamis (7/11/2013).

Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) itu menuturkan, selama tidak memiliki motif untuk menjatuhkan Jokowi, maka dia yakin publik juga akan bisa membedakannya.

“Kalau kita cari fakta-fakta baru, itu baru namanya menjatuhkan,” ucap Melanie.
Menurutnya, menyampaikan suatu fakta kepada publik memang tidak selalu berbuah dukungan. Terkadang fakta yang dilontarkan justru menimbulkan serangan balik. Melanie melihat hal itu sebagai konsekuensi dari kebebasan menyatakan pendapat di negeri ini.

“Kalau sudah menyatakan pendapat, kita harus siap apa pun konsekuensinya, termasuk di-bully,” kata Melanie.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belakangan kerap dikritik oleh para elite Demokrat. Kritik antara lain dilontarkan oleh Ruhut Sitompul, Nurhayati Ali Assegaf, Ramadhan Pohan, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyno. Ruhut mengkritik program Jokowi yang tak jauh berbeda dari gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo.

Sementara itu, Nurhayati mengkritik Jokowi dengan banyaknya kasus kebakaran di Ibu Kota. Lain lagi dengan Ramadhan Pohan yang mengkritik Jokowi soal penyadapan Amerika Serikat di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menuding Jokowi turut andil memberikan peluang kepada Amerika untuk menyadap Indonesia karena memberikan izin renovasi gedung kedutaan Besar AS yang dicurigai sebagai tempat pengumpulan sinyal alat sadap.

Terakhir, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono lepas tangan soal kemacetan di Jakarta. SBY bercerita pernah ditanya oleh perdana menteri di acara ASEAN Summit di Brunei Darussalam, beberapa waktu lalu.

Saat itu, SBY mengaku "tertusuk" saat ditanya soal kemacetan Jakarta. SBY mengaku bingung harus menjelaskan apa karena persoalan kemacetan menurutnya adalah urusan Jokowi selaku Gubernur. Atas berbagai serangan dari elite Demokrat ini, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto melihat para elite Demokrat tengah menjatuhkan elektabilitas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com