Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes ke AS dan Australia soal Penyadapan, Diplomasi Basa-basi?

Kompas.com - 04/11/2013, 17:59 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia dinilai lengah dan tidak fokus dengan kepentingan keamanan nasional karena gagal menangkal penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia. Protes pemerintah atas penyadapan tersebut juga dianggap hanya formalitas, diplomasi basa-basi untuk menutupi malu.

"Sikap terkejut dan marah yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia terkait terbongkarnya informasi penyadapan oleh Australia dan AS hanya diplomasi basa-basi untuk menutup malu karena terbukti kecolongan," kata politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, dalam pernyataan tertulis yang diterima, Senin (4/11/2013).

Bambang menuturkan, berdasarkan catatannya jelang akhir 2010 lalu, Wikileaks telah memiliki bocoran 3.059 dokumen rahasia milik Pemerintah AS terkait Indonesia. Dokumen itu merupakan salinan laporan para diplomat AS dari kedubes di Jakarta dan Konsulat Jenderal di Surabaya.

Anggota Komisi III DPR ini menyampaikan, seharusnya Pemerintah Indonesia mengambil pelajaran dari kasus Wikileaks. Dengan begitu, penyadapan oleh asing dapat direduksi, bahkan ditangkal sedini mungkin.

Pemerintah Indonesia, lanjut Bambang, kembali kecolongan dengan penyadapan yang diduga dilakukan AS dan Australia karena pemerintah terlalu sibuk dengan urusan pribadi. Teknologi penyadapan yang dimiliki juga tidak digunakan maksimal untuk melindungi rahasia negara. Terlebih lagi, Lembaga Sandi Negara dinilai sibuk dengan urusan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014.

"Kecolongan bisa terjadi karena tidak pernah fokus menjaga kepentingan negara yang layak dirahasiakan," ujarnya.

Sebelumnya, telah terkuak skandal penyadapan komunikasi oleh badan intelijen Amerika Serikat. Bukan hanya negara-negara sekutu di Eropa yang menjadi sasaran, melainkan juga beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia.

Belakangan, diketahui pula, Australia yang merupakan salah satu sekutu dekat AS turut menyadap Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pemberitaan surat kabar terbitan Australia, Sydney Morning Herald.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com