Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Masuk Bursa Capres PKB, Ini Kata Mahfud MD

Kompas.com - 29/10/2013, 13:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai, kandidat calon presiden yang diusung PKB perlu ditambah. Ia menanggapi masuknya nama mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, sebagai salah satu kandidat capres yang dilirik PKB. Selama ini, PKB memunculkan dua nama, yaitu Mahfud dan pedangdut Rhoma Irama.

"PKB kan calonnya cuma tiga. Saya rasa memang harus ditambah. Konvensi Partai Demokrat saja sembilan orang," ujar Mahfud, seusai memberikan kuliah umum bagi PNS Pemprov DKI Jakarta, di Balaikota, Jakarta Selasa (29/10/2013) pagi.

Masuknya nama Jusuf Kalla, kata Mahfud, akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih tokoh yang dianggap layak menjadi pemimpin bangsa. Yang terpenting, kata dia, nama yang muncul murni merupakan suara akar rumput dan sejalan dengan azas, prinsip, serta sevisi dengan partai tersebut.

Namun, hingga kini, kata Mahfud, nama-nama yang muncul baru dalam tataran wacana. Keputusan final PKB tentang calon yang akan diusung menunggu hasil pemilihan legislatif.

"Belum ada yang final. Nama-nama itu kan baru disampaikan hanya sebagai aspirasi. Finalnya itu mungkin April, Juni 2014 mendatang," ujarnya.

Dukung JK

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah PKB se-Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat, Senin (28/10/2013), berkumpul di Jakarta dan membuat pernyataan dukungan untuk mengusulkan Jusuf Kalla sebagai calon presiden 2014-2019.

Dasar pertimbangan mereka menjagokan Jusuf Kalla, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan, Kalla dianggap memiliki kapabilitas dan kredibilitasnya sebagai negarawan sudah terbukti. Kalla juga dianggap mampu menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan pluralistik. Surat ditandatangani oleh Ketua DPW Kalimantan Selatan Zairullah Azhar, Ketua DPW PKB Kalimantan Barat Mulyadi Tawik, Ketua DPW Kalimantan Timur Syafruddin, Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Gunawan, dan Sekretaris DPW NTB Tauhid Rifai.

”Jusuf Kalla itu pilihan terbaik. Beliau juga punya sejarah dan banyak prestasi. Beliau itu dulu the real president,” kata Zairullah.

7 alasan

Setidaknya, ada tujuh alasan yang menjadi dasar dukungan terhadap pencalonan JK yang dituangkan dalam surat pernyataan dukungan yang ditandatangani sejumlah pimpinan wilayah tersebut di Jakarta hari ini.

Pertama, kapabilitas dan kredibilitas sebagai negarawan sudah terbukti saat menjadi wakil presiden.

Kedua, kemampuan JK menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan pluralistik. Misalnya, perannya mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik di Poso, Ambon, dan Aceh.

Ketiga, JK sudah terbukti mampu memecahkan masalah pemerintahan dan kenegaraan, bukti sebagai teknokrat yang unggul.

Keempat, JK mempunyai keberanian mengambil risiko untuk kepentingan lebih besar.

Kelima, JK menjadi pencetus kebijakan-kebijakan revolusioner dan visioner melihat peluang dan tantangan bangsa ke depan.

Keenam, JK adalah seorang warga NU yang dekat dengan ulama dan warga Nahdliyin.

Ketujuh, menjadikan JK sebagai capres PKB akan mendongkrak citra partai yang berdampak terhadap perolehan suara pada Pemilihan Legislatif 2014. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com