Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Ingin Ada Kementerian Pedesaan

Kompas.com - 26/10/2013, 14:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, menyambut baik usulan pembentukan kementerian urusan pedesaan. Menurutnya, banyak negara maju yang juga memiliki kementerian khusus yang mengurusi urusan pedesaan.

Usulan kementerian ini dimasukkan dalam daftar janjinya jika terpilih sebagai Presiden dalam Pemilu 2014. Hanya saja, Prabowo mengatakan, perlu kajian mendalam mengenai pembentukan sebuah kementerian, apalagi Kementerian Dalam Negeri sudah memiliki direktorat jenderal yang menangani urusan pedesaan.

"Mekanismenya apakah nanti akan digabungkan dengan Kemendagri atau Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal harus kita pikirkan atau justru dipisah, harus dipikirkan," ujarnya dalam acara Deklarasi Komitmen Prabowo dan Gerindra untuk Pembangunan Infrastruktur Desa di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Sabtu (26/10/2013).

Respons Prabowo ini diberikan atas usulan yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Kepala Desa se-Indonesia, Samari. Samari menilai, keberadaan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dinilai masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan dan bekerja secara optimal dalam mengentaskan masalah kemiskinan di pedesaan.

Oleh karena itu, menurutnya, perlu dibuat suatu kementerian atau lembaga negara yang secara khusus mengurusi persoalan pedesaan. Pemerintah pusat saat ini, lanjutnya, masih terlalu fokus mengurusi persoalan kota-kota besar saja dan seolah-olah menganaktirikan desa.

"Saya mengusulkan agar dibuat kementerian negara urusan pedesaan," kata Samari.

Rp 1 miliar per desa

Prabowo mengamini bahwa pembangunan desa di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal, sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di wilayah pedesaan.

"90 persen masyarakat tinggal di pedesaan, tetapi 60 persen perputaran uang berada di kota besar," tuturnya.

Ia pun menjanjikan bantuan Rp 1 miliar untuk setiap desa yang akan diberikan secara berkala setiap tahunnya jika terpilih sebagai Presiden. Bantuan tersebut akan dialokasikan dari anggaran APBN.

Langkah ini, menurutnya, perlu diambil karena desa yang maju juga dapat menunjang struktur perekonomian perkotaan di sekitar desa tersebut dengan memacu daya beli masyarakat.

"Kita akan rubah haluan perekonomian kita, dari haluan perekonomian perkotaan menjadi haluan perekonomian pedesaan," katanya.

"Kalau rakyat kita di pedesaan memiliki suatu daya ekonomi, maka ekonomi seluruh bangsa akan merasakan manfaatnya," tandasnya kemudian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com