Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud: Terlibat Asusila, Siswa Tak Perlu Dikeluarkan

Kompas.com - 25/10/2013, 22:04 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh meyakini bahwa masalah moralitas siswa tidak akan pernah berhenti. Untuk itu, Nuh berharap peran semua pihak turut membantu mencegah siswa melakukan tindakan menyimpang.

"Kita harus mengawal terus karena memang dunianya seperti ini," kata Nuh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2013). Hal itu dikatakan Nuh ketika dimintai tanggapan kasus asusila yang melibatkan para pelajar SMP Negeri 4 Jakarta Pusat.

Nuh mengaku belum tahu soal kasus asusila itu. Jika benar perbuatan asusila itu dilakukan di sekolah, kata dia, perlu ada sanksi. Hanya, Nuh tidak mendukung sanksi mengeluarkan siswa untuk kasus semacam itu.

"Saya menghindari sanksi DO (drop out). Kalau dia dikeluarkan, terus dia sekolah di mana? Jadi kalau semuanya salah dikeluarkan, terus yang nampung siapa? Itu sama saja hanya memindahkan persoalan. Oleh karena itu, sebisa mungkin tidak dikeluarkan," kata Nuh.

Nuh juga tidak sepakat hanya pihak sekolah yang disalahkan ketika terjadi penyimpangan siswa. Di sekolah, siswa hanya sekitar 8 jam. Jadi, kata dia, orangtua juga mesti bertanggung jawab.

Ke depan, Nuh menilai pengawasan di sekolah perlu diperketat. Misalnya, dipasang kamera pengawas. Perlu juga ditingkatkan pendidikan keimanan dan budi pekerti. "Saya ajak untuk sosialisasikan tentang pentingnya berpegang teguh moralitas," pungkasnya.

Seperti diberitakan, kasus asusila yang dilakukan pelajar SMP 4 terungkap setelah orangtua siswi melaporkan bahwa anaknya dipaksa berhubungan intim dengan seorang temannya.

Perbuatan asusila pun direkam dan disaksikan para pelajar lain. Namun, berdasarkan rekaman video, Kepolisian menilai tidak ada unsur pemaksaan. Kasus itu masih diusut Kepolisian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com