Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hilangkan Nama Jokowi, Metode Survei "Clear" tetapi Motif Dipertanyakan

Kompas.com - 25/10/2013, 06:07 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Beragam survei menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai topik utama pemberitaan. Pada satu waktu karena posisinya yang selalu merajai survei, belakangan namanya "hilang" dari deretan kandidat yang layak menjadi calon presiden dalam sebuah survei.

"Metodologi survei clear, tapi motifnya dipertanyakan (ketika nama Jokowi hilang)," komentar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto, Jumat (25/10/2013). Menurut dia, pada kondisi saat ini, layak diduga ada motif tertentu bila sampai nama Jokowi tak masuk bursa kandidat yang layak diperhitungkan.

Meski demikian, Bambang menegaskan PDI Perjuangan tak akan terprovokasi oleh survei yang mana pun, baik yang melambungkan nama Jokowi maupun yang menghapusnya dari daftar kandidat. "Jadi, kalaupun ada provokasi dari survei, silakan saja," kata dia.

Mungkin saja, ujar Bambang, di antara semua survei yang hasilnya dirilis sampai saat ini, terselip upaya membangun persepsi untuk kepentingan tertentu. Barangkali, ujar dia, bagi kelompok atau kepentingan tertentu, persepsi dinilai lebih penting daripada realita.

Capres wacana

Pada Minggu (20/10/2013), peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby mengatakan, tingginya elektabilitas Jokowi bukan jaminan ia akan diusung menjadi calon presiden pada 2014. Berdasarkan survei terbaru LSI, peluang PDI Perjuangan menjadikan Jokowi sebagai capres sangat kecil dan condong hanya sebagai wacana belaka.

Adjie menjelaskan, kecilnya peluang Jokowi menjadi capres karena mantan Wali Kota Solo itu bukan termasuk pimpinan di struktural PDI Perjuangan. Dari pengalaman pada Pemilu 2004 dan 2009, partai politik cenderung mengusung ketua umum atau pengurus struktural sebagai capresnya.

"Jokowi hanya menjadi capres wacana. Jokowi bukan pemimpin struktural partai yang nasib pencapresannya tergantung pada kebaikan orang (Megawati) atau koalisi partai lain di luar PDI-P," kata Adjie.

Sebagai alternatifnya, kata dia, Jokowi berpeluang besar untuk diusung sebagai calon wakil presiden. Dengan elektabilitas yang di atas rata-rata, sosok Jokowi dianggap mampu mendongkrak perolehan suara capres yang didampinginya.

Survei LSI ini dilakukan pada 12 September-5 Oktober 2013. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan jumlah responden awal sebanyak 1.200 responden. Proses wawancara menggunakan kuesioner dan tatap muka dengan margin of error sekitar 2,9 persen. Sumber dana yang dikeluarkan untuk membiayai survei berasal dari internal LSI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com