Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: PPI Akan Reda Setelah Anas Urbaningrum Masuk KPK

Kompas.com - 24/10/2013, 11:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul tak ambil pusing dengan sepak terjang organisasi masyarakat Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang didirikan oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Menurutnya, manuver yang dilakukan PPI sejauh ini hanya upaya mencari perhatian dan akan reda dengan sendirinya.

Ruhut menjelaskan, bukti yang menunjukkan bahwa manuver PPI hanya sebatas mencari perhatian di antaranya tampak dari dua hal. Pertama, saat salah seorang juru bicara PPI, M Rahmad, menyampaikan kabar diculiknya Subur Budhisantoso oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Kedua, disebarnya pesan singkat yang disebut berisi arahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait ormas Anas Urbaningrum.

"Itu cari panggung, mereka kan ormas," kata Ruhut di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan, kegiatan PPI telah melenceng dari tujuannya. Sepengetahuan Ruhut, PPI merupakan ormas budaya yang kini lebih sibuk melemparkan gosip politik dan menyerang Partai Demokrat. Namun, ia mengaku tak mau reaktif. Ruhut yakin sepak terjang PPI akan tenggelam saat Anas Urbaningrum ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus proyek Hambalang.

"PPI kan kelahirannya soal budaya, tapi lebih banyak gosip. Aku sedih. Tapi kita tunggulah nanti pas Anas masuk KPK, PPI reda," kata dia.

Demokrat vs PPI

Perseteruan antara PPI dan Partai Demokrat terus meruncing, setelah beredarnya informasi penangkapan pendiri Partai Demokrat, Subur Budhisantoso, oleh Badan Intelijen Negara. Kabar ini membuat Presiden SBY menginstruksikan BIN untuk mengklarifikasi informasi itu. BIN membantah telah menangkap Subur. Subur pun mengklarifikasi bahwa dirinya tak pernah ditangkap BIN. Subur menjelaskan bahwa dia dan BIN memang dijadwalkan untuk melakukan pertemuan.

Selanjutnya, beredar pesan singkat yang di dalamnya secara eksplisit mencantumkan nama Anas Urbaningrum dan Gede Pasek Suardika, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPI. Loyalis Anas menduga, pesan singkat itu dikirim oleh Presiden SBY.

Ada beberapa butir dalam pesan singkat itu yang disebut dikirim kepada Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik, Ketua Harian Syarief Hasan, Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan, Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Direktur Eksekutif Toto Riyanto. Selain itu, pesan singkat juga dikirim ke lima wakil ketua umum, yaitu Max Sopacua, Jhonny Allen Marbun, Nurhayati Ali Assegaf, Agus Hermanto, dan Soekarwo.

Namun, dari beberapa butir yang ada, baru dua butir yang beredar di kalangan wartawan. Berikut ini isi butir keempat dan kelima pesan tersebut:

4. Jahat sekali, luar biasa sebenarnya saya tidak ingin melihat ke belakang, tapi pihak Anas terus menerus menyerang dan menghantam saya, dan Partai Demokrat. Setelah hampir 3 tahun saya mengalah dan diam, saatnya saya untuk saya hadapi tindakan yang telah melampaui batasnya itu. Partai Demokrat atas kerja keras kita baru saja mulai bangkit. Karena perilaku sejumlah kader, termasuk Anas partai kita sempat melorot tajam dan hancur. Kalau gerakan penghancuran Partai Demokrat dan SBY terus mereka lancarkan, para kader seluruh Indonesia akan sangat dirugikan. Sebagai unsur pimpinan Partai kita harus menyelamatkan partai kita, termasuk nasib dan masa depan jutaan kader dan anggota Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

5. Jika terbukti Pasek (yang masih anggota DPR dari FPD) menyebarkan berita bohong yang mencemarkan nama baik BIN, dan secara tidak langsung nama baik presiden, saya kira dewan kehormatan harus mengambil sikap.

Saat dikonfirmasi tentang adanya pesan singkat ini, dua wakil ketua umum membantah. Agus Hermanto mengaku tidak menerima pesan itu. Ia hanya tidak menampik adanya pengarahan yang dilakukan SBY ke pengurus partai terkait pernyataan yang dilontarkan pengurus PPI.

Sementara itu, Jhonny Allen mengaku tak menerima pesan itu. Menurutnya, dalam rapat terakhir dengan SBY, pengurus partai hanya diberikan arahan secara umum untuk menjaga kesolidan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Nasional
LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

LPSK Minta Masa Kerja Tim Pemantau PPHAM Berat Segera Diperpanjang

Nasional
DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

DPR Panggil Kemenkes dan BPJS Kesehatan Terkait Penghapusan Kelas

Nasional
WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

WNI yang Umrah ke Tanah Suci Diminta Kembali Sebelum 23 Mei 2024

Nasional
Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Baznas Janji Tak Ambil Keuntungan jika Dilibatkan Prabowo Jalankan Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com