Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagal Jaga Netralitas Polri di 2014, Sutarman Bisa Dicopot

Kompas.com - 22/10/2013, 14:42 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Trimedya Panjaitan menilai Komisaris Jenderal Sutarman merupakan Kepala Polri yang paling berada di posisi tak menguntungkan. Pasalnya, waktu pelantikan Sutarman berdekatan dengan bergulirnya waktu pemilihan umum yang membuatnya akan menghadapi banyak risiko.

Trimedya menjelaskan, panasnya suhu politik nasional jelang bergulirnya pemilu menantang Sutarman untuk dapat menjamin netralitas institusi Polri. Bila gagal menjaga netralitas tersebut, ancaman seriusnya adalah pencopotan jabatan sebagai Kapolri lebih cepat dari usia pensiunnya yang tersisa dua tahun lagi.

KOMPAS. com/Indra Akuntono Politisi PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPR RI Trimedya Panjaitan

"Pak Tarman ini yang paling enggak enak jadi Kapolri, nasibnya (sebagai Kapolri) bisa setahun, bisa dua tahun. Kalau enggak percaya (dapat netral) bisa digunting, 2014 enggak Kapolri lagi dia," kata Trimedya, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Di luar itu, Ketua DPP PDI Perjuangan ini menambahkan, tantangan lain untuk Sutarman setelah resmi dilantik sebagai Kapolri oleh presiden adalah masa krusial yang tengah melilit tubuh Polro. Belum lagi adanya ancaman pihak tertentu yang ingin menggoyang eksistensi Polri.

Atas dasar hal tersebut, Trimedya meminta Sutarman bersiap diri, khususnya menghadapi pemilu 2014. Ia yakin, pemilu di 2014 eskalasinya akan jauh lebih tinggi ketimbang pemilu di 2009.

"Usia pensiun pak Tarman kan dua tahun lagi, tapi kalau enggak bisa menjaga diri, selesai dia setahun. Pak Tarman harus tahu, Polri bisa krisis kalau dia narik ke dalam politik," tandasnya.

Sebagai informasi, rapat paripurna DPR telah menetapkan Komisaris Jenderal Sutarman sebagai Kapolri terpilih. Rapat paripurna penetapan Sutarman sebagai Kapolri sempat dihujani sejumlah interupsi anggota DPR.

Sepak terjang Sutarman

Sutarman meniti karier di kepolisian dari bawah. Dia merupakan anak petani kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah. Sutarman sempat mengenyam pendidikan Akpol pada tahun 1981. Setelah itu, dia berdinas pertama kali di Polda Jabar sebagai Pa Staf Lantas Polres Bandung pada tahun 1982. Ia juga menjadi Kapolsek Dayeuh, Bandung pada tahun 1982 dan menjadi Kasat Lantas Polres Sumedang pada tahun 1983.

Mulai tahun 1988-1995, Sutarman berdinas di Polda Metro Jaya. Pada tahun 2000, Sutarman juga dipercaya sebagai ajudan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid. Dia juga akhirnya dipercaya menjabat sejumlah posisi penting seperti Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Kepulauan Riau.

Terakhir, Sutarman menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Nama Sutarman dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon tunggal Kapolri. Surat Presiden kepada DPR disampaikan pada akhir September 2013 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan Lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan Lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com