Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Majelis Kehormatan MK Tinggal Periksa Akil Mochtar

Kompas.com - 18/10/2013, 04:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan telah menyelesaikan rangkaian pemeriksaan terhadap saksi terkait perkara yang menjerat Ketua MK nonaktif Akil Mochtar. Majelis ini tinggal menanti kesempatan untuk memeriksa Akil yang kini berstatus tersangka dan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Tinggal memeriksa Pak Akil saja," ungkap Ketua Majelis Kehormatan MK Harjono seusai sidang pemeriksaan di Gedung MK, Kamis (17/10/2013). Untuk kepentingan memeriksa Akil, dia mengatakan, surat permohonan sudah dikirimkan kepada KPK. Surat itu dikirimkan pada Rabu (16/10/2013), dan belum ada jawaban dari KPK.

Harjono memperkirakan, pemeriksaan atas Akil kemungkinan besar akan dilakukan di Gedung KPK dan berlangsung tertutup. "Kalau Pak Akilnya dibawa dulu dari sini ke sana kan repot," kata dia.

Bila Akil sudah diperiksa, lanjut Harjono, majelis akan segera menggelar rapat pengambilan keputusan terkait ada atau tidaknya pelanggaran etika oleh Akil dalam perkara tersebut. Hingga Kamis, majelis sudah menggelar empat sidang pemeriksaan terhadap para saksi, mulai dari staf dan hakim MK, petugas Badan Narkotika Nasional, hingga orang dekat Akil.

Akil ditetapkan menjadi tersangka dugaan penerimaan suap terkait Pilkada Lebak dan Gunung Mas, Kamis (3/10/2013), setelah tertangkap tangan pada Rabu (2/10/2013). Selain Akil, kasus ini juga sudah menyeret lima orang lain sebagai tersangka, dan menyebabkan pencegahan pada beberapa orang lain, termasuk Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com