Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Politik Dinasti di Banten Lebih Banyak Mudaratnya

Kompas.com - 10/10/2013, 14:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, menilai praktik politik dinasti di Banten lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Hal ini terbukti dengan pembangunan infrastruktur yang mangkrak di provinsi itu.

"Soal politik dinasti ini pasti ada maslahatnya, tapi mudaratnya lebih besar," ujar Jazuli di Kompleks Parlemen, Kamis (10/10/2013).

Jazuli menuturkan, saat ini, semua orang berdalih politik dinasti itu sah lantaran berdasarkan proses pemilihan. Namun, dia mempertanyakan apakah proses pemilihan yang dilakukan berjalan adil atau tidak.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah

Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten tahun 2011, Jazuli maju sebagai calon gubernur dari PKS berpasangan dengan Makmun Muzakki. Jazuli kemudian kalah dalam pemilihan itu. Pasangan Atut Chosiyah-Rano Karno yang diusung Partai Golkar dan PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang.

Atas keputusan ini, Jazuli menggugat hasil rekapitulasi suara KPUD Banten lantaran Atut dianggap telah melakukan politik uang dan mengerahkan birokrasi. Namun, permohonan Jazuli ditolak hakim konstitusi.

"Ini kan namanya masyarakat ditekan oleh birokrasi dan uang. Tapi, masyarakat juga yang memilih bersikap pragmatis," tutur Jazuli.

Dia menuturkan, penerapan politik dinasti sebenarnya tidak masalah selama para pejabat yang berasal dari satu keluarga itu bisa membawa pembangunan yang baik bagi Banten. Namun, nyatanya, hal itu tidak terjadi. Jazuli menyoroti soal kesulitan petani yang kekurangan air dan kerusakan parah di jalan-jalan yang terjadi.

"Tergantung implementasinya, kalau mereka bertanggung jawab, tidak apa. Kalau kekuasaan digunakan untuk kesempatan keuntungan kelompok dan keluarga, di situ persoalannya," ucap Jazuli.

Untuk mencegah terjadinya politik dinasti, Jazuli mengungkapkan, sejumlah anggota Komisi II DPR mulai mewacanakan pembatasan politik dinasti dalam pembahasan RUU Pilkada. Namun, pembahasan RUU ini masih terkatung-katung.

Seperti diketahui, Atut dan sejumlah kerabatnya menduduki jabatan-jabatan penting di Banten. Mereka adalah Hikmat Tomet (suami Atut) yang menjadi anggota Komisi V DPR RI; Andhika Hazrumy (anak pertama Atut), anggota DPD dari Provinsi Banten; dan Ade Rosi Khairunnisa (istri Andhika), saat ini Wakil Ketua DPRD Kota Serang.

Selain itu, ada Andiara Aprilia Hikmat (anak kedua Atut), calon anggota DPR RI; Tanto Warsono Arban (suami Andiara), calon anggota DPR RI; Heryani (ibu tiri Atut), Wakil Bupati Pandeglang; Ratu Tatu Chasanah (adik kandung Atut), Wakil Bupati Serang; Tubagus Chaerul Jaman (adik tiri Atut), Wali Kota Serang; dan Airin Rachmi Diany (istri Wawan), Wali Kota Tangerang Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com