Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akil Ditangkap, Putusan Sengketa Pilkada Lebak Minta Ditinjau Ulang

Kompas.com - 04/10/2013, 09:18 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

Sumber Antara
LEBAK, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi telah memutuskan gugatan sengketa terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (1/10/2013). Namun, penangkapan Ketua MK Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai memberikan peluang untuk meninjau putusan tersebut, meskipun Komisi Pemilihan Umum Daerah Lebak tetap bersiap melaksanakan pemungutan suara ulang.

"Kami tetap melaksanakan pemungutan suara ulang karena keputusan Mahkamah Konstitusi  sudah final dan mengikat," kata Ketua KPUD Lebak Agus Sutisna saat dihubungi di Rangkasbitung, Jumat (4/10/2013). Dia mengatakan tak ada perintah lain dari MK terkait sengketa pilkada ini.

Sebelumnya diberitakan, Akil ditangkap KPK pada Rabu malam. Dia ditangkap bersama anggota Komisi II DPR Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis karena dugaan suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Namun, ternyata pada saat yang bersamaan KPK juga menangkap Tubagus Chaeri Wardana. Dia ditangkap di rumahnya yang beralamat di Jalan Denpasar, Jakarta.

Wardana atau Wawan, yang adalah adik dari Gubernur Banten sekaligus suami dari Wali Kota Tangerang Selatan, ditangkap atas dugaan menyuap Akil terkait sengketa Pilkada Kabupaten Lebak. Ditangkap pula Susi Tur Andayani, pengacara yang tinggal di Lebak.

MK, pada Selasa, memerintahkan pemungutan suara ulang untuk Pilkada Lebak. Dalam putusannya dinyatakan telah terjadi pengerahan massa dari birokrasi dengan cara terstruktur, sistematis, dan masif.

Rekapitulasi suara hasil Pilkada Lebak yang memenangkan pasangan Iti Octavia dan Ade Sumardi dibatalkan pula berdasarkan putusan tersebut. Saat ini KPUD Lebak menyusun jadwal tahapan untuk pemungutan suara ulang dan menyatakan tak terganggu dengan rangkaian penangkapan terkait Ketua MK.

Agus mengatakan, pemungutan suara ulang diperkirakan menelan dana Rp 9 miliar, bersumber dari APBD Kabupaten Lebak. "Kemungkinan akan digelar pada November 2013," ujar dia. Meski demikian, menurut dia, penangkapan Akil, Wardana, dan Susi membuka peluang bagi KPU untuk meminta putusan MK soal Pilkada Lebak dapat ditinjau ulang.

"Kami hari ini bersama penasihat hukum akan mengajukan langkah hukum pada MK," kata Agus. Penangkapan Akil, Wardana, dan Susi, menurut dia, dapat menjadi dasar untuk meninjau kemenangan gugatan sengketa hasil pilkada yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. "Kami yakin kemenangan gugatan itu bisa dibatalkan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com