Selasa, 29 Juli 2014

News / Nasional

Akil Ditangkap, Putusan Sengketa Pilkada Lebak Minta Ditinjau Ulang

Jumat, 4 Oktober 2013 | 09:18 WIB
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Tersangka Tubagus Chaeri Wardana meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (3/10/2013). Suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diamy tersebut tertangkap tangan KPK dalam kasus dugaan suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Banten.
LEBAK, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi telah memutuskan gugatan sengketa terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (1/10/2013). Namun, penangkapan Ketua MK Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai memberikan peluang untuk meninjau putusan tersebut, meskipun Komisi Pemilihan Umum Daerah Lebak tetap bersiap melaksanakan pemungutan suara ulang.

"Kami tetap melaksanakan pemungutan suara ulang karena keputusan Mahkamah Konstitusi  sudah final dan mengikat," kata Ketua KPUD Lebak Agus Sutisna saat dihubungi di Rangkasbitung, Jumat (4/10/2013). Dia mengatakan tak ada perintah lain dari MK terkait sengketa pilkada ini.

Sebelumnya diberitakan, Akil ditangkap KPK pada Rabu malam. Dia ditangkap bersama anggota Komisi II DPR Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis karena dugaan suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Namun, ternyata pada saat yang bersamaan KPK juga menangkap Tubagus Chaeri Wardana. Dia ditangkap di rumahnya yang beralamat di Jalan Denpasar, Jakarta.

Wardana atau Wawan, yang adalah adik dari Gubernur Banten sekaligus suami dari Wali Kota Tangerang Selatan, ditangkap atas dugaan menyuap Akil terkait sengketa Pilkada Kabupaten Lebak. Ditangkap pula Susi Tur Andayani, pengacara yang tinggal di Lebak.

MK, pada Selasa, memerintahkan pemungutan suara ulang untuk Pilkada Lebak. Dalam putusannya dinyatakan telah terjadi pengerahan massa dari birokrasi dengan cara terstruktur, sistematis, dan masif.

Rekapitulasi suara hasil Pilkada Lebak yang memenangkan pasangan Iti Octavia dan Ade Sumardi dibatalkan pula berdasarkan putusan tersebut. Saat ini KPUD Lebak menyusun jadwal tahapan untuk pemungutan suara ulang dan menyatakan tak terganggu dengan rangkaian penangkapan terkait Ketua MK.

Agus mengatakan, pemungutan suara ulang diperkirakan menelan dana Rp 9 miliar, bersumber dari APBD Kabupaten Lebak. "Kemungkinan akan digelar pada November 2013," ujar dia. Meski demikian, menurut dia, penangkapan Akil, Wardana, dan Susi membuka peluang bagi KPU untuk meminta putusan MK soal Pilkada Lebak dapat ditinjau ulang.

"Kami hari ini bersama penasihat hukum akan mengajukan langkah hukum pada MK," kata Agus. Penangkapan Akil, Wardana, dan Susi, menurut dia, dapat menjadi dasar untuk meninjau kemenangan gugatan sengketa hasil pilkada yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. "Kami yakin kemenangan gugatan itu bisa dibatalkan," ujar dia.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Palupi Annisa Auliani
Editor : Palupi Annisa Auliani
Sumber: Antara