Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sengketa Pilkada di MK Bermasalah, Lapor KPK!

Kompas.com - 04/10/2013, 08:40 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat melapor ke KPK bila menemukan indikasi korupsi terkait penyelesaian sengketa hasil pemilu kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

"Laporkan saja. Tentu tidak boleh dengan asumsi atau rumor. Harus didukung oleh info dan data yang valid," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/10/2013). Imbauan disampaikan menyusul penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar karena dugaan suap terkait penyelesaian sengketa pilkada.

Akil ditangkap KPK pada Rabu (2/10/2013) malam. Bersamanya ditangkap pula anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa, dan seorang pengusaha bernama Cornelis.

Akil, Chairun Nisa, dan Cornelis ditangkap dan kemudian ditetapkan menjadi tersangka untuk dugaan suap terkait penyelesaian sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Calon bupati petahana dalam pilkada itu juga ditangkap dan menjadi tersangka, dengan rentetan peristiwa serupa.

Sementara itu, pada Rabu malam KPK menangkap pula adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan. Dia ditangkap karena diduga menyuap Akil untuk penyelesaian sengketa pilkada Kabupaten Lebak, Banten.

Pada waktu yang berbarengan, KPK menangkap pengacara Susi Tur Andayani di Lebak, Banten. Dia diduga menjadi penghubung penyerahan uang ke Akil. Wardana dan Susi telah ditetapkan menjadi tersangka pula.

"Untuk pilkada-pilkada yang lain tergantung penyelidikan," kata Johan. Sejauh ini, imbuh dia, baru dua sengketa pilkada itu yang sedang fokus digarap para penyidik KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com