DPR Aceh: Ungkap Pelanggaran HAM di Aceh

“Kami juga melakukan lobi ke kedutaan besar (kedubes) beberapa negara. Salah satunya yang sudah kami lakukan adalah dengan Kedubes Inggris,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRA Nur Zahri, Jumat (27/9/2013) di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontra), Jakarta.

Ia mengatakan, dalam pertemuan yang digelar Selasa (24/9/2013) itu pihaknya menyampaikan soal rancangan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Disampaikannya, DPRA berharap Kedubes Inggris dapat mendorong pemerintah untuk segera mengungkapkan pelaku pelanggaran HAM di Aceh dan melakukan penegakan hukum atasnya.

Nur Zahri menjanjikan Rancangan Qanun KKR Aceh akan disahkan pada Desember 2013. “Semula kami ingin mengesahkannya pada Oktober ini, tapi kemudian ada permintaan dari masyarakat korban yang ingin memastikan saran dan masukan mereka dimasukkan dalam qanun. Semoga Desember disahkan," terangnya.

Dia mengungkapkan, hingga pembahasan terakhir rancangan peraturan daerah tersebut pada Rabu (18/9/2013) lalu, sudah 90 persen materi regulasi dibahas dan disetujui. Ia mengutarakan, hampir 60 persen dari seluruh masukan masyarakat yang merupakan keluarga korban dan korban pelanggaran HAM di Aceh atas rancangan qanun itu berubah.

Dikatakannya, ada masukan dari anggota DPRA agar KKR dijadikan sebagai lembaga yang permanen. Dengan demikian, ujar dia, penegakan hukum tetap dapat dikawal meski rekomendasi yang diberikan tidak dijalankan meski sudah beberapa tahun disampaikan.

Hal lain yang diatur dalam regulasi itu, ungkapnya, KKR akan diberi wewenang untuk menjalin kerja sama dengan lembaga di tingkat nasional seperti Kejaksaan Agung, Polri, dan Komisi Nasional HAM. Tujuannya, jelas Nurzahri, agar rekonsiliasi dan penegakan hukum dapat dilakukan terhadap orang atau lembaga yang berada di luar wilayah yurisdiksi KKR Aceh.

KKR Aceh merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Helzinki 2005. UU Pemerintahan Aceh sebenarnya memerintahkan KKR Aceh dibentuk paling lama satu tahun setelah UU disahkan atau pada 2007.