Pejabat Publik yang Ikut Konvensi, Hati-hati Terima Sumbangan!

"Kalau peserta konvensi penyelenggara negara harus berhati-hati menerima sumbangan karena ada aturan-aturan mengatur," kata Abraham di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Rabu (24/9/2013).

Gratifikasi sendiri diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Abraham menegaskan, sumbangan yang diberikan harus dilaporkan ke KPK. "Dia harus melaporkan ke KPK dan KPK menentukan apakah sumbangan itu diperbolehkan atau tidak," ujarnya.

Seperti diketahui, Komite Konvensi Capres Partai Demokrat memperbolehkan 11 peserta konvensi menerima sumbangan untuk dana sosialisasi. Peserta konvensi sebagian besar merupakan pejabat negara. Mereka adalah Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan), Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat), Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah), Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat), dan Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara).

Selain itu ada Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI), Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat), dan Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina).