Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung: Siapa Bilang Pencapresan Ical Harga Mati?

Kompas.com - 17/09/2013, 13:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung tertawa dengan pernyataan sejumlah pengurus Partai Golkar yang menyatakan pencalonan Aburizal "Ical" Bakrie sebagai presiden adalah harga mati. Akbar menekankan, tak ada kemutlakan dalam dunia politik.

"Siapa yang bilang Ical harga mati?" ujar Akbar sambil tak kuasa menahan tawa kecilnya saat ditanya wartawan soal pencapresan Ical, Selasa (17/9/2013).

"Tidak ada politik yang mutlak-mutlakan sehingga tidak tepat disebut harga mati. Apalagi politik, kan ada perubahan-perubahan," lanjut Akbar.

Mantan aktivitis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu mengingatkan elektabilitas Ical yang harus diamati. Ia mengatakan, jika pada satu titik Ical dinilai tidak bisa meraih kemenangan, Golkar perlu memikirkan langkah-langkah lain.

KOMPAS/Hendra A Setyawan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (kiri), didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham (tengah), dan Ketua Bidang Informasi dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Fuad Mansyur saat refleksi akhir tahun di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (27/12/2011).
"Bukan maksud saya mengubah Aburizal, saya tidak punya niat itu. Tapi, salah satu solusinya adalah dengan mencari cawapres yang bisa meningkatkan elektabilitas Ical," kata Akbar.

Seperti diberitakan, elektabilitas Ical tidak berbanding lurus dengan elektabilitas Partai Golkar dalam sejumlah survei. Elektabilitas Ical cenderung stagnan, sementara elektabilitas partainya terus berada di urutan teratas.

Elektabilitas Ical juga di bawah sejumlah kandidat capres lainnya, seperti Prabowo Subianto dan Joko Widodo alias Jokowi. Atas elektabilitas Ical yang tak kunjung menjanjikan, Akbar pun pernah melontarkan kritikan. Ia menilai, perlunya evaluasi pencapresan Ical dalam Rakernas Partai Golkar bulan Oktober mendatang.

Selain itu, Akbar juga mengkritik penetapan Ical sebagai capres Partai Golkar yang tak melibatkan pengurus daerah tingkat II. Atas kritikan Akbar ini, internal Partai Golkar pun memanas. Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin meminta setiap kader menahan diri.

"Di dalam kesempatan ini, kami imbau agar seluruh pihak dalam polemik ini untuk hentikan polemik ini. Setelah ditimbang-timbang, lebih banyak mudarat dibandingkan baik-baiknya," ujar Ade, Senin (7/1/2013), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Ade mengatakan, setiap kader Golkar harus senantiasa menjunjung tinggi keputusan dan disiplin organisasi. Ia pun masih percaya meski mendapatkan gangguan dari pihak luar, kader Golkar tetap solid menjalankan keputusan partai dalam mengusung Aburizal Bakrie sebagai calon Presiden.

"Sampai hari ini mereka bekerja melakukan pemenangan Partai Golkar dan pencalonan Ical," kata Ade.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Nasional
Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Nasional
Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Nasional
Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com